Suara.com - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, bertindak keras terhadap anggota elit kerajaan yang diduga korup, tetapi tidak transparan dengan asetnya sendiri.
Apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh Mohammed bin Salman?
Awal pekan ini, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi yang juga adalah orang terkuat di negara itu, kembali memecat dua orang anggota keluarga kerajaan karena tuduhan korupsi.
Benarkah Mohammed bin Salman (MbS) tengah memerangi korupsi? Atau menyingkirkan calon saingannya? Kedua orang yang dituduh korupsi kali ini adalah Pangeran Fahd bin Turki Abdulaziz Al Saud, komandan angkatan bersenjata koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman.
Sedangkan orang kedua adalah anak lelaki dari komandan tersebut, yang bernama Pangeran Abdulaziz bin Fahd, menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi al-Jauf di wilayah utara Arab Saudi.
Pemberhentian keduanya terjadi berdasarkan instruksi dari MbS kepada badan antikorupsi Saudi, Nazaha. Atas perintah putra mahkota, Nazaha kini tengah menyelidiki dugaan adanya "transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Pertahanan," demikian menurut laporan kantor berita Al-Jazeera.
Praktik korupsi merajalela tidak lama setelah ditunjuk sebagai putra mahkota pada tahun 2017, MbS meluncurkan kampanye besar-besaran dalam melawan korupsi.
Memang, ada alasan kuat di balik tindakan tersebut: korupsi telah merajalela di negara ini.
Jurnalis New York Times Ben Hubbard, penulis biografi Mohamed bin Salman yang diterbitkan pada musim semi 2020, memberikan contoh bahwa ada beberapa anggota keluarga kerajaan meminjam uang dari bank Saudi tanpa pernah mengembalikannya.
Baca Juga: Raja Salman Pecat 2 Bangsawan Arab Saudi karena Korupsi Dana Kemenhan
Beberapa pangeran juga diketahui menasihati investor asing untuk membeli tanah dengan adanya ‘informasi orang dalam’ bahwa tanah itu akan segera dinyatakan sebagai tanah bangunan.
Setelah harga tanah naik, para pangeran malah menjual kembali tanah itu kepada negara untuk mendapatkan untung. Operasi melawan korupsi skala besar paling spektakuler terjadi bulan November 2017. Saat itu, MbS menangkap sekitar 350 anggota elit kekuasaan dan mengurung mereka di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh.
Setelah ditahan selama 15 minggu, kebanyakan dari mereka dibebaskan dengan membayar sejumlah besar uang.
Langkah MbS dalam memerangi korupsi cukup berhasil meningkatkan citra negaranya. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Arab Saudi berada di urutan ke-57 dari total 180 negara.
Dua tahun kemudian, negara itu menduduki peringkat nomor 51 dan sekarang setara dengan negara-negara seperti Italia, Rwanda, dan Malaysia.
Tuntutan akan transparansi kekayaan putra mahkota Namun, ada sejumlah ketidakkonsistenan dalam penangkapan tersebut, lapor Hubbard dari New York Times.
Berita Terkait
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
UEA Diserang Rudal dan Drone, Negara Arab dan Eropa Ramai-ramai Hakimi Iran
-
Kritik Pedas CR7 Jadi Tamparan untuk Liga Indonesia: Pemain Terlalu Banyak Mengeluh!
-
7 WNI Ditangkap Otoritas Arab Saudi, Diduga Kasus Haji Ilegal dan Pelanggaran Finansial
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?
-
Sesumbar Donald Trump Usai 3 Kapal Perang AS Dibombardir Iran di Selat Hormuz
-
Skenario Jahat Zionis Israel Terkuak! Ciptakan Krisis Malnutrisi di Gaza
-
Viral Tampilan Sederhana Sultan Brunei Saat Wisuda Anak, Netizen: Tapi Jamnya Rp2,3 Miliar
-
Era Baru Dimulai, Robot Rp234 Juta Disumpah Jadi Biksu Buddha
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional