Suara.com - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, bertindak keras terhadap anggota elit kerajaan yang diduga korup, tetapi tidak transparan dengan asetnya sendiri.
Apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh Mohammed bin Salman?
Awal pekan ini, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi yang juga adalah orang terkuat di negara itu, kembali memecat dua orang anggota keluarga kerajaan karena tuduhan korupsi.
Benarkah Mohammed bin Salman (MbS) tengah memerangi korupsi? Atau menyingkirkan calon saingannya? Kedua orang yang dituduh korupsi kali ini adalah Pangeran Fahd bin Turki Abdulaziz Al Saud, komandan angkatan bersenjata koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman.
Sedangkan orang kedua adalah anak lelaki dari komandan tersebut, yang bernama Pangeran Abdulaziz bin Fahd, menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi al-Jauf di wilayah utara Arab Saudi.
Pemberhentian keduanya terjadi berdasarkan instruksi dari MbS kepada badan antikorupsi Saudi, Nazaha. Atas perintah putra mahkota, Nazaha kini tengah menyelidiki dugaan adanya "transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Pertahanan," demikian menurut laporan kantor berita Al-Jazeera.
Praktik korupsi merajalela tidak lama setelah ditunjuk sebagai putra mahkota pada tahun 2017, MbS meluncurkan kampanye besar-besaran dalam melawan korupsi.
Memang, ada alasan kuat di balik tindakan tersebut: korupsi telah merajalela di negara ini.
Jurnalis New York Times Ben Hubbard, penulis biografi Mohamed bin Salman yang diterbitkan pada musim semi 2020, memberikan contoh bahwa ada beberapa anggota keluarga kerajaan meminjam uang dari bank Saudi tanpa pernah mengembalikannya.
Baca Juga: Raja Salman Pecat 2 Bangsawan Arab Saudi karena Korupsi Dana Kemenhan
Beberapa pangeran juga diketahui menasihati investor asing untuk membeli tanah dengan adanya ‘informasi orang dalam’ bahwa tanah itu akan segera dinyatakan sebagai tanah bangunan.
Setelah harga tanah naik, para pangeran malah menjual kembali tanah itu kepada negara untuk mendapatkan untung. Operasi melawan korupsi skala besar paling spektakuler terjadi bulan November 2017. Saat itu, MbS menangkap sekitar 350 anggota elit kekuasaan dan mengurung mereka di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh.
Setelah ditahan selama 15 minggu, kebanyakan dari mereka dibebaskan dengan membayar sejumlah besar uang.
Langkah MbS dalam memerangi korupsi cukup berhasil meningkatkan citra negaranya. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Arab Saudi berada di urutan ke-57 dari total 180 negara.
Dua tahun kemudian, negara itu menduduki peringkat nomor 51 dan sekarang setara dengan negara-negara seperti Italia, Rwanda, dan Malaysia.
Tuntutan akan transparansi kekayaan putra mahkota Namun, ada sejumlah ketidakkonsistenan dalam penangkapan tersebut, lapor Hubbard dari New York Times.
Berita Terkait
-
Putra Mahkota Arab Saudi Siapkan Tawaran Fantastis Rp195 T Akuisisi Raksasa Eropa
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Seperti Apa Liburan Musim Dingin di Saudi? Ini Daftar Petualangan Baru yang Bisa Dicoba
-
Herve Renard Akui Arab Saudi Masuk Grup Neraka, Sebut Spanyol Tim Terbaik Dunia
-
Galatasaray Siapkan Tawaran Fantastis untuk Mohamed Salah, Klub Arab Saudi Tak Mau Kalah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri