Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta belum lama ini mengeluarkan pernyataan yang berisi sepuluh kesalahan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani covid-19.
Pernyataan tersebut juga diunggah oleh Tsamara Amany lewat akun Twitter pribadinya miliknya, Jumat (11/9/2020). Unggahan DPP PSI tersebut sontak viral dan menjadi sorotan publik. Setelahnya, sejumlah pihak mengatakan bahwa PSI hanya mengkritik Anies Baswedan saja.
Berangkat dari tudingan yang menganggap bahwa PSI hanya mengkritik Anies Baswedan saja, Tsamara pada Minggu (13/9/2020) angkat bicara bahwa PSI juga pernah melempar kritik kepada pihak lainnya, termasuk pemerintah pusat.
"Apakah benar PSI tidak pernah sama sekali melontarkan kritik ke pemerintah pusat?" tulis Tsamara.
Kemudian, Tsamara menuturkan bahwa pihaknya pernah menuliskan surat terbuka berisi kritikan atas kebijakan Menteri Kesehatan Terawan saat menangani covid-19.
"Faktanya pada awal April, PSI pernah menuliskan surat terbuka mengkritik kebijakan Menkes Terawan dalam menangani covid-19 sekaligus memberikan rekomendasi," sambungnya.
Lebih lanjut lagi, Tsamara menyatakan bahwasannya PSI tidak selalu menentang Anies Baswedan. PSI mengaku pernah mendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Apakah benar PSI begitu anti Pak Anies Baswedan sehingga tidak mampu memberi apresiasi? Faktanya kami pernah mendukung Pak Anies untuk meminta wewenang testing covid-19 ke Presiden Jokowi," ungkap Tsamara.
"Kritik PSI terhadap pemerintah pusat mengenai mudik. Yang begini tak dilihat. Yang dilihat hanya kritik terhadap Pak Anies saja," tegas Tsamara sembari menyertakan sebuah link artikel berita.
Baca Juga: Bareng Terawan dan Monardo, Anies akan Umumkan PSBB Total Sore Ini
Hingga Minggu (13/9/2020) siang, cuitan akun @TsamaraDKI tersebut telah disukai oleh 65 pengguna Twitter.
Selain itu, cuitan ini pun mengundang reaksi sejumlah warganet. Beberapa dari mereka menanyakan apakah PSI pernah mengkritik Presiden Jokowi.
"Menkes itu tugasnya membantu menjalankan proker presiden, jadi semuanya bermula dari presiden. Jadi yang harus kamu kritik itu presidennya," ungkap akun @AMO********.
"Junjungan lor tu. Dihadapan rakyat bilangnya nyawa rakyat lebih utama, tetapi ketika ada yang mau menyelamatkan nyawa rakyat dipersulit," balas akun @moh***********.
"Kritik dong presidennya. Ingat kata-kata ini, tidak ada visi menteri yang ada visi presiden," timpal salah seorang warganet.
"Non pernah kritik presiden engga," sambung warganet lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan