Mayoritas Warga Bahrain Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Suara.com - Sebagian besar warga Bahrain menolak kesepakatan normalisasi hubungan antara negara mereka dengan Israel yang dijembatani oleh Amerika Serikat, pada Jumat (11/9/2020).

Menyadur Middle East Eye, Selasa (15/9/2020), keputusan itu membuat marah warga Bahrain, yang menyuarakan protes lebih vokal dibanding warga Uni Emirat Arab (UEA) yang lebih dulu menekan perjanjian normalisasi dengan Israel.

Maryam al-Khawaja, putri dari aktivis hak asasi manusia Abdulhadi al-Khawaja yang dipenjara, mengatakan mayoritas warga Bahrain selalu menentang penindasan seperti yang dilakukan Israel pada Palestina.

"Mayoritas rakyat Bahrain selalu menentang penindasan, pendudukan dan apartheid terhadap rakyat #Palestine"," kata Maryam.

Sementara mantan anggota parlemen Ali al-Aswad menyebut keputusan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai "hari hitam dalam sejarah Bahrain".

"Anda akan diingatkan oleh sejarah atas dukungan Anda [terhadap] kolonialisme dan penjajahan," kata Ali.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani berdalih dengan mengatakan kesepakatan itu mewakili langkah bersejarah menuju perdamaian di Timur Tengah.

Di sisi lain, otoritas Palestina dan Hamas sama-sama mengutuk kesepakatan damai itu sebagai "tusukan lain di belakang" oleh pemerintahan negara Arab.

Partai oposisi al-Wefaq menyebut kesepakatan itu sebagai pengkhianatan total terhadap Islam dan Arabisme dan penyimpangan dari konsensus Islam, Arab, dan nasional.

Baca Juga: Tengah Duduk di BMW, Pria 33 Tahun Tewasi usai Didor 3 Kali

Hanan Ashrawi, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan dia "tersanjung dan berbesar hati" dengan dukungan dari Bahrain.

Warga Palestina di Gaza menentang keputusan itu pada hari Sabtu, membakar foto-foto para pemimpin Bahrain, Emirat dan Israel.

"Kami harus melawan virus normalisasi dan memblokir semua jalurnya sebelum berhasil, untuk mencegah penyebarannya," kata pejabat Hamas, Maher al-Holy.

Baik Iran dan Turki juga mengkritik Bahrain atas kesepakatan itu, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.

"Para penguasa Bahrain mulai sekarang akan menjadi mitra kejahatan rezim Zionis sebagai ancaman konstan terhadap keamanan kawasan dan dunia Islam," kata kementerian luar negeri Iran dalam pernyataan yang disiarkan oleh TV pemerintah.

"Langkah memalukan Bahrain mengorbankan perjuangan Palestina dan perjuangan puluhan tahun ... dengan mengorbankan pemilihan AS."

Kementerian Luar Negeri Turki menyebut kesepakatan itu sebagai pukulan baru bagi upaya untuk membela perjuangan Palestina dan akan semakin memberanikan Israel untuk melanjutkan praktik ilegalnya terhadap Palestina.