Suara.com - Bawaslu RI bakal memanggil petinggi partai politik. Nantinya mereka akan meminta peran aktif pimpinan partai politik untuk mengingatkan pengurus partai di wilayah, terutma para pasangan calon di Pilkada 2020 agar disiplin protokol Covid-19.
Permintaan itu seiring ditemukannya sejumlah pelanggaran protokol kesehatan oleh paslon dengan membuat kerumunan massa, semisal saat tahap pendaftaan.
"Kami juga berencana mengumpulkan teman-teman DPP partai. Kenapa? Yang paling berkontribusi dalam pengumpulan massa adalah teman-teman parpol," ujar Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi publik secara virtual yang diselenggrakan Komnas HAM, Kamis (17/9/2020).
"Oleh sebab itu kami menggugah keseriusan teman-teman parpol untuk menyesuaikan dengan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada," Bagja menambahkan.
Kekinian, Bawaslu RI akan menemui sejumlah pengurus DPP partai dalam sosialisaai penerapan protokol Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020.
Dalam pertemuan yang diagendakan Jumat (18/9) besok, kata Bagja, Menkopolhukam Mahfud MD turut hadir.
"Kami besok kemungkinan dengan Menkopolhukman akan ada pertemuan dengan DPP parpol yang akan ikut dalam kompetisi untuk mengingatkan DPD, DPC di bawahnya untuk tidak kumpulkan massa atau ikut dengan protokol Covid-19 yang ada dalam PKPU. beberapa cara seperti itu," kata Bagja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Kades Salah Administrasi Tak Bisa Jadi Tersangka? Simak Aturan Baru dari Jaksa Agung Burhanuddin
-
Hashim Sebut Program MBG Banyak Diserang Fitnah dan Hoaks dari Kelompok Tertentu
-
Ternyata Ide Makan Bergizi Gratis Sudah Dirancang Prabowo Sejak 2006, Jauh Sebelum Ada Gerindra
-
Penikaman Kader Golkar Nus Kei di Maluku Tenggara Picu Kekhawatiran Stabilitas Daerah
-
Terima Kunjungan Mentan di Gudang Bulog Jatim, Dirut Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Kebakaran Hebat Hanguskan 1.000 Rumah di Kampung Bahagia Malaysia dalam Sekejap
-
Pramono Anung Ungkap Cara Putus Rantai Kemiskinan di Jakarta: Kunci di Pendidikan
-
Pasukan Perdamaian Prancis Gugur, RI Tegas: Serangan ke UNIFIL Tak Bisa Diterima
-
Skorsing 19 Hari, Siswa yang Acungkan Jari Tengah ke Guru Terancam Tidak Naik Kelas
-
Gudang Bulog Penuh, Presiden Sebut Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat