Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta gubernur di delapan provinsi penyumbang terbesar kasus Covid-19 untuk menyiapkan hotel bintang dua atau tiga untuk jadi pusat karantina bagi pasien tanpa gejala atau yang bergejala ringan untuk isolasi diri.
Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan permintaan itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi pengendalian Covid-19 secara virtual, Kamis (17/9/2020).
"Pak menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," katanya.
Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, menurut Jodi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo juga diminta Luhut untuk terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan.
"Pak menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," katanya.
Jodi juga mengatakan bahwa dalam rakor bersama para kepala daerah itu, Luhut meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien Covid-19.
"Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid-19 di semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," kata dia.
Luhut, kata dia, juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah fokus menangani Covid-19 sampai akhir tahun.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid-19 sebelum vaksin atau obat Covid-19 ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis, maka laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan dan angka kematian dapat diturunkan," kata dia.
Baca Juga: Bawa Jenazah Sekda DKI ke Balai Kota, Anies Disebut Pemimpin Congkak
Khusus kepada aparat TNI dan Polri, kata Jodi, Luhut juga meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.
Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.
"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan, dengan rekomendasi puskesmas setempat," kata dia.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan masukan di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita Covid-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.
Selain itu Ridwan Kamil juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat belajar aplikasi pemantauan Covid-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Ada pula masukan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta agar ada format baku dari Kemenkes tentang penghitungan angka kematian penderita Covid-19.
Tag
Berita Terkait
-
Di Hadapan Ribuan Kepala Desa se-Sulsel, Mentan Amran Bicara Soal Kunci Sukses hingga Hilirisasi
-
UMP 2026 Naik Berapa Persen? Ini Cara Menghitung Perkiraan Upah Tahun Depan
-
Christmas Carol Colossal Hidupkan Semangat Natal di Jantung Kota Jakarta
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri