Dalam cuitannya, Fadli Zon juga mengingatkan Mendikbud bahwasannya sejarah bukan hanya sekadar nama, tahun, dan peristiwa masa lalu. Akan tetapi, sejarah adalah perjalanan sebuah bangsa.
Menurutnya, orang yang tidak memahami masa lalu tak akan pernah mengerti masa kini, dan mereka yang tidak paham dengan masa kini, tak akan bisa merancang masa mendatang.
"Mereka yang tak memahami masa lalu, tak kan pernah mengerti masa kini. Mereka yang tak paham masa kini, tak kan bisa merancang masa depan," tutur Fadli.
"Jadi saya berharap Kemdikbud RI tak gegabah dalam merancang penyederhanaan kurikulum," pungkasnya.
Mendikbud Nadiem Klarifikasi Soal Isu SMA Tak Wajib Belajar Sejarah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklarifikasi terkait isu perubahan kurikulum yang akan menghapus mata pelajaran sejarah pada jenjang SMA/SMK dan sederajat.
Nadiem mengatakan isu tersebut tidak benar sebab penyederhanaan kurikulum pendidikan nasional masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
"Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah, saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," kata Nadiem melalui video instagram pribadinya, Minggu (20/9/2020).
Dia mengakui isu ini muncul dari draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud yang dipresentasikan internal pada 25 Agustus 2020, lalu bocor ke publik.
Baca Juga: Ada Standar Ganda, Fadli Zon: Baru TNI yang Berani Sebut Separatis Teroris
Namun, draf yang tersebar ini, kata Nadiem bukan satu-satunya pilihan dalam penyederhanaan kurikulum.
"Kami punya banyak puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik, semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. inilah namanya pengkajian yang benar dimana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," jelasnya.
Nadiem juga menyebut proses penyederhanaan kurikulum nantinya juga tidak dilakukan secara langsung di semua sekolah melainkan dilakukan secara bertahap melalui uji coba mulai tahun depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita