Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengeluarkan kelakar terkait polemik Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu berkelakar mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan setuju Pilkada digelar.
Dengan demikian, para pejabat lain akan beramai-ramai menyatakan kontra dan meminta Pilkada ditunda.
Kelakar itu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twitter miliknya @jansen_jsp.
Jansen mengaku hanya meneruskan masukan dari salah seorang warganet dalam kolom komentar salah satu cuitannya.
"Mas @aniesbaswedan barusan ada masukan di komen Twitterku, tolong katanya mas Anies menyatakan setuju Pilkada ini dilanjutkan," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/9/2020).
Jika Anies menyatakan setuju Pilkada lanjut, maka diharapkan para pejabat lainnya akan beramai-ramai menyuarakan penolakan dan meminta Pilkada ditunda.
"Agar pejabat yang lain ramai-ramai menolak dan mengatakan ditunda," imbuhnya.
Menurut si warganet, kata Jansen, cara itu paling ampuh agar pemerintah tidak melanjutkan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Usul Pilkada Ditunda, Haedar Nashir: yang Penting Pemerintah Tanggung Jawab
"Katanya itu yang paling ampuh agar Pilkada ini tidak dilanjutkan dibanding cara lain. #Joke!" ungkap Jansen.
Sering Berseberangan
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan seringkali berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Tak jarang, kebijakan-kebijakan di DKI Jakarta menjadi polemik lantaran kontra dengan pemerintah pusat.
Salah satunya dalam penanganan Covid-19 baru-baru ini. Anies mengumumkan akan menarik rem darurat dengan kembali menetapkan PSBB Jilid II.
Dalam kebijakan PSBB Jilid II, seluruh aktivitas di luar rumah dihentikan, sama seperti PSBB Jilid I.
Sekolah-sekolah kembali diliburkan, berbagai sektor usaha dibatasi hingga perkantoran diliburkan dan para pekerja bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH).
Namun, kebijakan tersebut langsung dibantah oleh sejumlah pejabat di pemerintahan pusat. Salah satunya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang menentang para pekerja 100 persen WFH.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Rizky Kabah Tak Berkutik di Kamar Kos, Detik-detik Penangkapan TikTokers Penghina Suku Dayak!
-
Sidang Praperadilan: Nadiem Makarim Masih Dibantarkan, Orang Tua Setia Hadir di Ruang Sidang
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Korban Jiwa Bertambah Jadi 9 Orang
-
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK di Tengah Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji, Bahas Apa?
-
Mengulik Pendidikan Gibran: MDIS Tak Keluarkan Ijazah, Hanya Jalankan Kurikulum Universitas Asing
-
Bendera Merah Putih Robek di Puncak Monas Saat Gladi HUT TNI, Kapuspen: Bahan Kain Kurang Bagus
-
TNI Jelaskan soal Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Apa Katanya?
-
Rocky Gerung: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Terus Dibahas Sampai 2029
-
Korban Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 11 Orang, 54 Lainnya Masih Dicari
-
Sebut Tak Ada Lagi Tanda Kehidupan di Reruntuhan Musala Al Khoziny, Tim SAR Beralih ke Alat Berat