Suara.com - Nama negara Vanuatu mencuat setelah menyinggung soal Papua di meja sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama ini negeri 'mini' itu memang kerap melontarkan tuduhan terhadap Pemerintah Indonesia soal isu pelanggaran HAM di Papua.
"Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," kata Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya di sidang PBB pada Minggu (27/9/2020).
Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat muda perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu. Ia mengatakan bahwa Vanuatu terlalu banyak ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9) sebagaimana dilansir Antara.
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Pasalnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua---sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
Baca Juga: 5 Fakta Unik Wisata di Vanuatu: Kuliner Lokal Hingga Destinasi Liburan
Gemar Suarakan Isu Papua di PBB
Selama ini, Vanuatu memang kerap 'menyerang' Indonesia di meja PBB. Hampir setiap tahun, negara itu melontarkan isu pelanggaran HAM di Papua. Merasa memiliki kedekatan secara etnis dengan Papua, Vanuatu menyuarakan isu Papua di PBB sejak 2016.
Dilansir dari sejumlah sumber, Republik Vanuatu sendiri merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan.
Negara kecil yang tak ada "seujung kuku" dari luas Indonesia ini terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon.
Nama Vanuatu berasal dari kata "vanua" yang berarti "tanah" atau "rumah", kata ini juga terdapat dalam beberapa rumpun bahasa Austronesia, dan kata "tu" (berdiri). Penggabungan kedua kata tersebut menunjukkan status independen dari suatu negara baru.
Awalnya, wilayah ini diberi nama La Austrialia del Espíritu Santo oleh Fernandes de Queiros dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang pertama kali menginjakkan kaki di kepulauan tersebut pada tahun 1606.
Berita Terkait
-
Pendeta Yeremia Ditembak, Tambah Daftar Tokoh Papua Meninggal Dunia
-
Diplomat RI Dikritik GPAN: Apa Benar Tak Ada Pelanggaran HAM di Papua?
-
5 Fakta Unik Wisata di Vanuatu: Kuliner Lokal Hingga Destinasi Liburan
-
Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani
-
8 Fakta Seputar Vanuatu yang Rutin Ungkit Isu Papua di PBB
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Ragunan Penuh Ribuan Pengunjung, Kapolda: 151 Polisi Disiagakan, Copet Nihil
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Kecelakan Hari Ini: Motor Kebut Tabrak Viar Pedagang Tahu Bulat di Kalimalang, Satu Pemuda Tewas
-
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang
-
Kasus Ilegal Akses Akun Mirae Mandek, Korban Kini Ngaku Kecewa dan Merasa Ditekan
-
Presiden Prabowo Telepon Hotman di Hari Natal, Puji Buka Lapangan Kerja: Hebat Kau!
-
Sama-sama 'Somali' Beda Nasib: Di Mana Letak Somaliland dan Apa Bedanya dengan Somalia?
-
Israel Jadi Negara Pertama di Dunia Akui Kemerdekaan Somaliland, Dunia Arab Murka
-
Koalisi Sipil Kecam Represi TNI di Aceh: Dalih Bendera Bulan Sabit Dinilai Buka Luka Lama Konflik
-
Nyalip Tak Hati-hati, Calya Disopiri Mahasiswa Myanmar Seruduk Minitrans di Duren Tiga