Suara.com - Melalui akun Twitter resminya @DivHumas_Polri, Kepolisian Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan demonstrasi atau unjuk rasa.
Larangan tersebut karena demonstrasi dipastikan akan menimbulkan kaerumunan massa sehingga berisiko menyebarkan virus Covid-19.
"Unjuk rasa merupakan kegiatan yang menimbulkan keramaian, sehingga sangat tidak disarankan untuk diikuti karena akan menyebabkan percepatan penyebaran virus Corona," tulis akun @DivHumas_Polri, Minggu (04/10/2020).
Dalam unggahannya itu, Polri menyertakan sebuah gambar ilustrasi yang menunjukkan gegap gempita kerumunan massa saat terjadi aksi.
Tertulis pula dalam gambar tersebut perintah kepada masyarakat untuk tetap diam di rumah.
"Daripada ikut unjuk rasa kena corona, mendingan jaga kesehatan di rumah aja," lanjut keterangan polisi.
Sontak, unggahan Polri tersebut langsung mendapat sorotan dari warganet.
"Enak ngga makan dari hasil gaji mu min?? Mungkin bukan kamu yang kena dampaknya. Tapi kerabat dan sanak saudaramu. Kalau masih punya tuhan dan iman, harusnya kalian paham keadaan rakyat seperti apa saat ini," tulis akun @ITACHI****
"Bagaimana dengan unjuk rasa di Surabaya yang menolak pak Gatot Nurmantyo. Apakah itu tidak termasuk menyebabkan percepatan penyebaran virus corona pak?" singgung akun @Sronto*****
Baca Juga: Satpol PP Makassar Bubarkan Acara Senam Dalam Mal
Meski pihaknya mendesak pemerintah untuk tidak melakukan aksi, namun sebuah video memperlihatkan acara dangdutan oleh anggota polisi viral di media sosial.
Menurut keterangan unggahan akun Instagram @wartabromo, dangdutan oleh kepolisian tersebut adalah bagian dari “Malam Keakraban Keluarga Besar Satlantas Polres Pasuruan.”
Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan mengatakan tidak tahu menahu soal acara tersebut.
Saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi apa, kapan, di mana, dan siapa yang melaksanakan acara yang viral itu. Rofiq juga memastikan bakal menindak tegas jika memang terjadi pelanggaran.
Brigjen Awi Setiyono Karopenmas Mabes Polri menjelaskan kejadian dangdutan polisi tersebut. Ia mengatakan bahwa acara pisah sambut dilaksanakan pada 3 September 2020 di Purwodadi Pasuruan. Kejadian ini sedang dalam penyelidikan.
Dilihat dari videonya, anggota polisi yang tengah asyik bergoyang dengan biduan itu nampak tidak mengindahkan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!
-
Dharma Pongrekun Beberkan Kunci Reformasi Polri Sesungguhnya Terletak pada Kehendak Kepala Negara
-
Diungkap Polri, Ratusan Anak Edarkan Narkoba jadi Alarm Keras: Narkoba Sudah Acak-acak Generasi Muda
-
Yakin Dibunuh, Keluarga Diplomat Arya Daru Tagih Janji Bareskrim untuk Ambil Alih Kasus
-
Pegawai Laporkan Kepala SPPG di Bekasi ke Polisi: Ngaku Dilecehkan, Dimaki hingga Dilarang Berhijab!
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono