Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ustaz Tengku Zulkarnain menyentil para konglomerat di Indonesia mengenai aksi demo yang rencananya akan digelar massa pada hari ini, Kamis (8/10/2020).
Gelombang aksi massa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah berlangsung sejak Senin lalu. Aksi penolakan ini ramai digelar di berbagai daerah di Indonesia.
Bukan saja diikuti oleh para buruh, tapi aksi juga diikuti oleh rombongan mahasiswa hingga pelajar.
Tengku Zul lantas mengunggah sejumlah potret demonstrasi dan mempertanyakan apakah ada anak para taipan dan konglomerat yang ikut dalam aksi demo tersebut.
"Apakah kira-kira ada di dalam kerumunan pendemo ini anak Taipan dan konglomerat serta para pengusaha raksasa yang ikut? Monggo.." tulis dia.
Sebelumnya, Tengku Zulkarnain mengaku memahami alasan para demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Mereka berpikir soal hidup anak cucunya kelak di kemudian hari.
"Kenapa buruh nekat demo seperti ini di tengah Pandemi Covid-19? Karena nasib dan nyawa anak cucu ke depan lebih dirasa berharga dari nyawa sendiri," ujarnya, Rabu (7/10/2020).
Lebih lanjut lagi, Wasekjend MUI ini menuding DPR yang disebutnya malah tidak bisa berpikir.
"Buruh bisa berpikir begitu, masak para Anggota DPR tidak sampai berpikir begitu? Mau demo pakai Zoom nanti ada tangan gratil. Tung..." sambung Tengku.
Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Massa Demo di Jogja Sebut Rezim Jokowi Tak Bisa Dipercaya
Kalimat terakhir Tengku Zulkarnain ini menyindir insiden dimatikannya mikrofon Irwan Fecho oleh Puan Maharani saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.
Tengku Zul juga menyinggung soal sikap DPR RI yang tetap tak mau mencabut UU Cipta Kerja.
"Jika demo seperti ini berlanjut terus dan DPR RI ngotot tidak mau cabut UU Cipta Kerja. Akankah berujung pada pemakzulan Pak @Jokowi? Ini cuma bertanya saja," kata Tengku.
Mahasiswa geruduk Istana hari ini
diperkirakan lima ribu mahasiswa akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2020) sejak pagi hari.
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian menyatakan, tujuan dari aksi mereka adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Tag
Berita Terkait
-
Top 5 SuaraJogja: Massa Demo di Jogja Sebut Rezim Jokowi Tak Bisa Dipercaya
-
Tengku: Siapa yang Layak Diminta Tanggung Jawab? Buzzer: Anies dan Cendana
-
Tertangkap saat Demo, Ini 6 Hal yang Wajib Dilakukan
-
Demo Tolak UU Ciptaker Ricuh di Lampung, Polisi: 26 Orang Luka-luka
-
Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh di Lampung, 11 Orang Ditangkap Polisi
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Rel MRT Jakarta Fase 1 dan 2A Tersambung, Siap Meluncur di 2027
-
Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDIP: Sulit Mengelak Tudingan Nepotisme
-
Waspada! Polri Bongkar 7 Modus Haji Ilegal, Dari Visa Ziarah Hingga Skema Ponzi Rugikan Jemaah
-
Modus Rokok Modifikasi: Cara Licik Selundupkan Tembakau Sintetis ke Lapas Karawang Terbongkar
-
Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi
-
Status Tersangka Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia