Suara.com - Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama akan menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020) besok.
Terkait itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, menegaskan bahwa massa yang berunjuk rasa besok tetap tidak boleh mendekat ke depan Istana Merdeka. Massa PA 212 dan kawan-kawan hanya dipusatkan di area Patung Kuda.
"Kalau izin, kita tidak akan di depan Istana, tetapi hanya di sini saja (Patung Kuda Jalan Merdeka Barat)," kata Heru ditemui di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Kendati begitu, Heru mengatakan, pihak PA 212 dkk ini memang sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk menggelar unjuk rasa. Dalam pemberitahuan itu unjuk rasa akan digelar Selasa esok.
Sementara itu, Heru belum bisa memastikan berapa jumlah personel yang diturunkan dalam mengamankan unjuk rasa Selasa esok.
"Jumlah dan sebagainya kita belum bisa pastikan tapi kita menyiapkan pengamanan seperti halnya saat ini," ungkapnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait aksi tersebut. Diperkirakan akan ada seribu orang akan turun dalam aksi kali ini.
"Polri sudah siap mengamankan aksi besok, ya. Khusus untuk di Istana tentunya kami maksimalkan untuk pengamanannya," ucap Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).
Nana menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah massa yang akan turun ke jalan terkait jumlah personel yang akan disiagakan.
Baca Juga: Usai Temui Pengunjuk Rasa, Gubernur Sulsel Diminta Melapor ke Jokowi
Dia menegaskan, jajaran TNI-Polri siap untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
"Intinya kami menyesuaikan dengan jumlah massa. Kami, untuk anggota dalam hal ini Polri, TNI sudah siap mengamankan aksi unjuk rasa. Kami akan kawal. Kami akan amankan. Dan tadi apel persiapan sudah kami lakukan," jelasnya.
Tolak Ciptaker
Kelompok FPI dan PA 212 akan demo UU Cipta Kerja menyerbu kantor Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020). Mereka akan bedemo bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan ormas lainnya.
Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, esok hari. Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.
"Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, dilihat Minggu (11/10/2020) kemarin.
Berita Terkait
-
Usai Temui Pengunjuk Rasa, Gubernur Sulsel Diminta Melapor ke Jokowi
-
Mahasiswa Lempari Macan Lodaya Mapolrestabes Bandung dengan Telur
-
Aksi Damai Serikat Pekerja di Semarang Tolak Omnibus Law
-
Hendak Susupi Demo, Puluhan Pelajar di Solo Ditangkap
-
Polisi Tangkap Pelaku Kerusuhan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu