Suara.com - Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama akan menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020) besok.
Terkait itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, menegaskan bahwa massa yang berunjuk rasa besok tetap tidak boleh mendekat ke depan Istana Merdeka. Massa PA 212 dan kawan-kawan hanya dipusatkan di area Patung Kuda.
"Kalau izin, kita tidak akan di depan Istana, tetapi hanya di sini saja (Patung Kuda Jalan Merdeka Barat)," kata Heru ditemui di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Kendati begitu, Heru mengatakan, pihak PA 212 dkk ini memang sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk menggelar unjuk rasa. Dalam pemberitahuan itu unjuk rasa akan digelar Selasa esok.
Sementara itu, Heru belum bisa memastikan berapa jumlah personel yang diturunkan dalam mengamankan unjuk rasa Selasa esok.
"Jumlah dan sebagainya kita belum bisa pastikan tapi kita menyiapkan pengamanan seperti halnya saat ini," ungkapnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait aksi tersebut. Diperkirakan akan ada seribu orang akan turun dalam aksi kali ini.
"Polri sudah siap mengamankan aksi besok, ya. Khusus untuk di Istana tentunya kami maksimalkan untuk pengamanannya," ucap Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).
Nana menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah massa yang akan turun ke jalan terkait jumlah personel yang akan disiagakan.
Baca Juga: Usai Temui Pengunjuk Rasa, Gubernur Sulsel Diminta Melapor ke Jokowi
Dia menegaskan, jajaran TNI-Polri siap untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
"Intinya kami menyesuaikan dengan jumlah massa. Kami, untuk anggota dalam hal ini Polri, TNI sudah siap mengamankan aksi unjuk rasa. Kami akan kawal. Kami akan amankan. Dan tadi apel persiapan sudah kami lakukan," jelasnya.
Tolak Ciptaker
Kelompok FPI dan PA 212 akan demo UU Cipta Kerja menyerbu kantor Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020). Mereka akan bedemo bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan ormas lainnya.
Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, esok hari. Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.
"Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, dilihat Minggu (11/10/2020) kemarin.
Berita Terkait
-
Usai Temui Pengunjuk Rasa, Gubernur Sulsel Diminta Melapor ke Jokowi
-
Mahasiswa Lempari Macan Lodaya Mapolrestabes Bandung dengan Telur
-
Aksi Damai Serikat Pekerja di Semarang Tolak Omnibus Law
-
Hendak Susupi Demo, Puluhan Pelajar di Solo Ditangkap
-
Polisi Tangkap Pelaku Kerusuhan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion