Suara.com - Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama akan menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020) besok.
Terkait itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, menegaskan bahwa massa yang berunjuk rasa besok tetap tidak boleh mendekat ke depan Istana Merdeka. Massa PA 212 dan kawan-kawan hanya dipusatkan di area Patung Kuda.
"Kalau izin, kita tidak akan di depan Istana, tetapi hanya di sini saja (Patung Kuda Jalan Merdeka Barat)," kata Heru ditemui di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Kendati begitu, Heru mengatakan, pihak PA 212 dkk ini memang sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk menggelar unjuk rasa. Dalam pemberitahuan itu unjuk rasa akan digelar Selasa esok.
Sementara itu, Heru belum bisa memastikan berapa jumlah personel yang diturunkan dalam mengamankan unjuk rasa Selasa esok.
"Jumlah dan sebagainya kita belum bisa pastikan tapi kita menyiapkan pengamanan seperti halnya saat ini," ungkapnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait aksi tersebut. Diperkirakan akan ada seribu orang akan turun dalam aksi kali ini.
"Polri sudah siap mengamankan aksi besok, ya. Khusus untuk di Istana tentunya kami maksimalkan untuk pengamanannya," ucap Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).
Nana menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah massa yang akan turun ke jalan terkait jumlah personel yang akan disiagakan.
Baca Juga: Usai Temui Pengunjuk Rasa, Gubernur Sulsel Diminta Melapor ke Jokowi
Dia menegaskan, jajaran TNI-Polri siap untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
"Intinya kami menyesuaikan dengan jumlah massa. Kami, untuk anggota dalam hal ini Polri, TNI sudah siap mengamankan aksi unjuk rasa. Kami akan kawal. Kami akan amankan. Dan tadi apel persiapan sudah kami lakukan," jelasnya.
Tolak Ciptaker
Kelompok FPI dan PA 212 akan demo UU Cipta Kerja menyerbu kantor Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020). Mereka akan bedemo bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan ormas lainnya.
Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, esok hari. Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.
"Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, dilihat Minggu (11/10/2020) kemarin.
Berita Terkait
-
Usai Temui Pengunjuk Rasa, Gubernur Sulsel Diminta Melapor ke Jokowi
-
Mahasiswa Lempari Macan Lodaya Mapolrestabes Bandung dengan Telur
-
Aksi Damai Serikat Pekerja di Semarang Tolak Omnibus Law
-
Hendak Susupi Demo, Puluhan Pelajar di Solo Ditangkap
-
Polisi Tangkap Pelaku Kerusuhan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Nasaruddin Umar Terima Sapi Kurban dari Presiden dan Wapres
-
Kemenpar Bakal Tertibkan Penginapan Ilegal di OTA, 1.600 Akomodasi Terancam Dihapus
-
Jemaah Mulai Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Iduladha 1447 H, Pengamanan Diperketat
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden