Suara.com - Massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) telah tiba di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). FPR alalah aliansi yang tergabung dari beberapa organisasi, misalnya, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra), Seruni, PEMBARU hingga Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Pantauan Suara.com, ratusan massa FPR tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB. Mereka datang dengan satu mobil komando dan massa aksi berbaris rapi di belakangnya.
Kekinian, massa FPR tengah berorasi di depan Wisma Antara tak jauh dari gedung Kementerian ESDM.
Berkenaan dengan tuntutan terhadap Omnibus Law - UU Cipta Kerja, massa turut menyuarakan reforma agraria sejati.
Tak hanya itu, massa aksi turut menyanyilan yel-yel terkait keluh kesahnya terhadap rezim Presiden Joko Widodo.
Bagi mereka, musuh sejati dari sektor rakyat adalah imprealisme dan feodalisme.
Sementara itu, pantauan Suara.com pukul 14.00 WIB, jumlah massa aksi dari elemen mahasiswa masih berkisar ratusan orang. Jumlah tersebut masih jauh dari estimasi massa yang akan turun dalam keterangan pers yang sebelumnya telah disiarkan.
Massa aksi dari BEM SI kekinian masih menyampaikan orasi terkait penolakan Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Pada kesempatan yang sama, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga telah tiba di lokasi.
Kepung Istana
Baca Juga: Ucapkan Ultah ke Mama saat Demo, Mahasiswa Ini Mendadak Didekati Emak-emak
Sebanyak lima ribu mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diprediksi akan kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2020) hari ini.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10/2020).
Mahasiswa juga menyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata dan justru menantang masyarakat ke dalam pengadilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.
"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," tegasnya.
Tag
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Bupati Mimika Johannes Rettop Raih KWP Award 2026, Kepala Daerah Paling Inovatif
-
Bahlil Lapor ke Prabowo, Pasokan Minyak Rusia untuk RI Masuk Tahap Akhir
-
Penampakan Duit Rp11 Miliar yang Disita Kejagung dari Kantor Produser Film Agung Winarno
-
BGN Prioritaskan Motor Listrik untuk Wilayah Terpencil
-
Duel Maut Lawan Beruang: Petani Karet di OKU Luka Parah hingga Dilarikan ke RS
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas