Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain membuat polling di media sosial Twitter untuk menjaring respons publik terhadap kebijakan pemimpin.
"Pooling. Pertanyaan: Masih wajibkah kita mendengarkan titah pemimpin yang "budeg" terhadap aspirasi rakyatnya...? (Boleh tuliskan juga komentar anda)," katanya.
Hingga Sabtu (24/1/0/2020), jam 6.31 WIB, diperoleh jawaban: wajib sebanyak 17.7 persen dan tidak wajib 85.3 persen.
Tetapi sejumlah netizen justru menyoroti bukan pada isi pollingnya, melainkan cara Tengku menuliskan kata polling.
"Zul, yang benar POLLING bukan POOLING. POLL dengan POOL itu sangat beda makna," kata politikus Ferdinand Hutahaean.
Catatan kedua yang diutarakan Ferdinand mengenai pertanyaan yang disampaikan Tengku dalam polling, "sungguh tak patut dari seorang ulama kecuali dari tukang sabung ayam. Seorang ulama mestinya meluruskan, menegur yang salah bukan memprovokasi pembangkangan. Zul profesinya sebagai apa?"
Prof. Yusuf L. Henuk melalui akun Twitter @ProfYLH juga ikut mengomentari kesalahan tulis itu. Dia jadi makin ragu dengan pendidikan Bahasa Inggris Tengku di USU.
"Karena tak bisa bedakan kata "POOLING"="KOLAM" tentu beda jauh dari "POLLING"="PILIH." Jadi benar sekali sanggahan Ferdinand. Bisa klarifikasi balik UTZ?"
Tengku selama ini getol mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat. Tak jarang niatnya mengkritisi, justru dia sendiri yang kena bully di media sosial.
Baca Juga: Ahmad Yani Hampir Ditangkap, Tengku Singgung Polri dengan Anggaran 100 T
Polling yang dibuat Tengku banyak mendapatkan respons dari netizen. Ada yang setuju dengan polling Tengku, tapi ada juga yang tidak setuju dan justru membully Tengku, terutama pada kesalahan menuliskan polling menjadi pooling.
"Wajib... Karena pemimpin itu ibarat sopir untuk membawa semua penumpang dalam keadaan selamat sampai tujuan. Bila sopir bawa dengan ugal-ugalan kita harus mengingatkan, bila sopir mengabaikan kita semua sebagai penumpang siapsiap saja tertimpa musibah. Semoga Allah melindungi kita semua, amiin..." kata seorang netizen.
Sementara itu dalam menanggap berbagai kritik terhadap pemerintah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa, "kan pengamat tugasnya mengamati."
Ngabalin memahami tugas para pengamat yaitu mengamati dan menurur dia mereka tak benar-benar tahu seperti apa jalannya birokrasi.
"Tapi dia (pengamat) kan nggak tahu apa yang terjadi dalam birokrasi," ujar Ngabalin kepada Suara.com, Jumat (23/10/2020), malam.
Berita Terkait
-
14 Tahun Berseteru, John Terry Tutup Pintu Damai dengan Rio Ferdinand
-
Kobbie Mainoo Dibela Legenda MU, Ruben Amorim Bilang Gak Usah Ikut Campur
-
Panas! Setelah Mohamed Salah, Jamie Carragher Kini Serang Eks Bek Manchester United
-
Lelucon! Rio Ferdinand Minta Manchester United Rekrut Mohamed Salah, Berani Seperti Wayne Rooney?
-
Main Berantakan saat MU Raih Kemenangan, Leny Yoro Dapat Dukungan Moril dari Rio Ferdinand
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
Terkini
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut
-
Salurkan Beasiswa PIP di Curup, Ketua DPD RI: Presiden Sungguh-Sungguh Tingkatkan Kualitas SDM
-
UMP Sumut Tahun 2026 Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3.228.971