Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengkritisi pemberlakuan UU ITE di tengah iklim demokrasi Indonesia. Menurutnya, UU yang dibuat semasa Susilo Bambang Yudhoyono ini telah disalahgunakan oleh Pemerintahan Jokowi.
Pasalnya, Rocky Gerung menilai saat ini banyak pihak salah kaprah akan penerapan UU ITE di Indonesia. Sebab UU ITE mulanya digunakan untuk menangkap penyelundup transaksi uang elektronik, tetapi kini malah dipakai untuk memborgol pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky Gerung lewat video yang diunggah di dalam kanal YouTube pribadinya, Sabtu (24/10/2020).
Rocky Gerung tidak habis pikir dengan pemerintahan Jokowi yang tidak memahami maksud dan konteks UU ITE ini.
"UU ITE yang sudah menelan banyak korban itu bikinan SBY. Ya memang SBY yang bikin, tapi bukan untuk menangkap orang kan?" ungkap Rocky Gerung, dilansir dari Hops.id -- Jaringan Suara.com.
"SBY bikin itu sebagai peralatan untuk menangkap penyelundup transaksi keuangan secara elektronik. Nah, Jokowi pakai itu untuk bikin borgol," imbuhnya tegas.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi tidak bisa melihat asal muasal sebuah peristiwa, apabila dilihat dari kasus UU ITE ini.
Rocky Gerung pun tak sepakat jika SBY disalahkan atas adanya UU ITE yang belakangan menuai pro dan kontra ini.
"Di situ letak lucunya. Jadi istana tidak pernah bisa melihat asal-usul suatu peristiwa. Jadi dianggap karena SBY bikin undang-undang ITE, maka kesalahannya terletak pada SBY," tukas Rocky Gerung.
Baca Juga: Sederet Relawan Jokowi Jadi Komisaris di BUMN, dari PLN hingga Waskita
Untuk diketahui, pernyataan Rocky Gerung tersebut merespons sindiran Komika Ternama Tanah Air, Bintang Emon yang mengkritisi penerapan UU ITE di Indonesia.
Bintang Emon sebelumnya membuat video yang mengomentari kinerja pemerintah di internet tanpa takut dengan adanya UU ITE tersebut.
Pada videonya, Bintang Emon menyampaikan kritikan lewat cara humor dan satire kelas tinggi. Oleh sebab itu, Rocky Gerung lantas menyebutnya coock untuk dijadikan juru bicara Kantor Staf Kepresidenan atau KSP.
"Saya bayangkan kalau juru bicara KSP itu I!-nya kaya Bintang Emon. Itu publik bisa disapu dengan jokes. Selesai. Orang menjadi tidak tegang. Jadi kita perlu dorong Emon supaya bisa menjadi asisten khusus Pak Moeldoko di KSP," tukas Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, kinerja pemerintah yang saat ini biasa-biasa saja menghadirkan satu sisi baik yakni kemapuan publik menyampaikan komentar dengan pintar dan tajam. Sebagaimana dilakukan oleh Bintang Emon.
"Kadang keadaan tertekan itu sering menimbulkan imajinasi. Justru pemerintah makin lama makin bengis secara fisik. adahal sebenarnya, olok-olok itu sudah sama kemakrifatan. Olok-olok sudah sampai makrifat, pemerintah masih mengurusi tingkat gorong-gorong," sindir Rocky Gerung tajam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius
-
Borok Ayu Puspita Terbongkar! Uang Calon Pengantin Dipakai Liburan Keluar Negeri dan Bayar Cicilan
-
Tinjau Langsung Pengungsi di Langkat, Janji Prabowo: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian Sendiri