Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan komitmen untuk memimpin Indonesia pada periode kedua tanpa beban. Dia mengatakan akan melakukan apapun yang terbaik untuk masyarakat.
Di tengah polemik mengenai janji Jokowi untuk memimpin periode kedua tanpa beban, pegiat politik Denny Siregar mengatakan, "akhirnya saya bisa paham apa yang disebut "tanpa beban" oleh Jokowi," katanya.
Menurut Denny Siregar, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan manuver tanpa beban.
"Omnibus law ini adalah manuver besar tanpa beban. Mau didemo sebesar apapun, UU ini tetap harus jalan. Gak penting tidak populer. Yang penting, perubahan harus terjadi. Sekarang atau tidak sama sekali," kata Denny Siregar melalui media sosial.
Presiden Jokowi beberapakali mengatakan akan memimpin Indonesia tanpa beban di periode kedua bersama Maruf Amin.
Menurut pandangan peneliti kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie pernyataan tersebut menyiratkan makna tertentu.
"Secara narasi ini ada apa-apanya lantaran sudah berulangkali diucapkan. Nah publik menunggu dia tak menanda-tangani UU Omnibus Law Cipta Kerja atau membuat perppu," kata Jerry kepada Suara.com, Senin (26/10/2020).
Menurut Jerry bisa jadi juga bahasa lain dari kalimat itu hanya sebuah sikap skeptis dan apriori atau tanpa beban kiasannya secara filosofis justru ada beban dalam kepemimpinan.
"Apakah beliau di bawah tekanan parpol ataukah korporasi, atau kelompok orang kuat lainnya."
Baca Juga: Buruh Demo Besar-besaran ke Istana saat Jokowi Teken UU Ciptaker 28 Oktober
Jerry mengatakan saat ini, Jokowi akan diuji atas ucapannya.
"Jangan-jangan publik menilai tak punya beban lagi terhadap rakyat," kata Jerry.
Jerry menambahkan pernyataan Jokowi perlu dijabarkan secara etimologis dan konotasinya apa, begitu pula apa eksistensi, esensi, dan substansinya.
"Barangkali "Jokowi terbeban dengan nasib rakyat," maka saya sangat setuju kalimat ini," kata Jerry.
Menurut Jerry bagaimana mungkin memimpin tanpa beban. Jerry kemudian menyontohkan sikap pemerintah mendukung revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini berarti bukan tanpa beban." katanya.
"Selain itu yang disorot juga kala itu ada rencana revisi KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertanahan, dan UU Permasyarakatan."
Berita Terkait
-
Pakai Analogi 'Rekening Koran', Hasan Nasbi Tantang Balik Penuduh Ijazah Jokowi
-
Kagetnya Roy Suryo Usai Lihat LP di Polda Metro Jaya: Ternyata Jokowi Dalang Pelapor
-
7 Fakta Panas Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, dari Adu Tuntutan Hingga Narasi Sesat
-
Roy Suryo Makin Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu Usai Lihat Langsung: Pegang Saja Tidak Boleh!
-
Kuasa Hukum Ungkap Ijazah Asli Jokowi Telah Diperlihatkan Saat Gelar Perkara Khusus
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar