Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan komitmen untuk memimpin Indonesia pada periode kedua tanpa beban. Dia mengatakan akan melakukan apapun yang terbaik untuk masyarakat.
Di tengah polemik mengenai janji Jokowi untuk memimpin periode kedua tanpa beban, pegiat politik Denny Siregar mengatakan, "akhirnya saya bisa paham apa yang disebut "tanpa beban" oleh Jokowi," katanya.
Menurut Denny Siregar, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan manuver tanpa beban.
"Omnibus law ini adalah manuver besar tanpa beban. Mau didemo sebesar apapun, UU ini tetap harus jalan. Gak penting tidak populer. Yang penting, perubahan harus terjadi. Sekarang atau tidak sama sekali," kata Denny Siregar melalui media sosial.
Presiden Jokowi beberapakali mengatakan akan memimpin Indonesia tanpa beban di periode kedua bersama Maruf Amin.
Menurut pandangan peneliti kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie pernyataan tersebut menyiratkan makna tertentu.
"Secara narasi ini ada apa-apanya lantaran sudah berulangkali diucapkan. Nah publik menunggu dia tak menanda-tangani UU Omnibus Law Cipta Kerja atau membuat perppu," kata Jerry kepada Suara.com, Senin (26/10/2020).
Menurut Jerry bisa jadi juga bahasa lain dari kalimat itu hanya sebuah sikap skeptis dan apriori atau tanpa beban kiasannya secara filosofis justru ada beban dalam kepemimpinan.
"Apakah beliau di bawah tekanan parpol ataukah korporasi, atau kelompok orang kuat lainnya."
Baca Juga: Buruh Demo Besar-besaran ke Istana saat Jokowi Teken UU Ciptaker 28 Oktober
Jerry mengatakan saat ini, Jokowi akan diuji atas ucapannya.
"Jangan-jangan publik menilai tak punya beban lagi terhadap rakyat," kata Jerry.
Jerry menambahkan pernyataan Jokowi perlu dijabarkan secara etimologis dan konotasinya apa, begitu pula apa eksistensi, esensi, dan substansinya.
"Barangkali "Jokowi terbeban dengan nasib rakyat," maka saya sangat setuju kalimat ini," kata Jerry.
Menurut Jerry bagaimana mungkin memimpin tanpa beban. Jerry kemudian menyontohkan sikap pemerintah mendukung revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini berarti bukan tanpa beban." katanya.
"Selain itu yang disorot juga kala itu ada rencana revisi KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertanahan, dan UU Permasyarakatan."
Berita Terkait
-
Dianugrahi Gelar Baginda Pemuka Bangsa oleh 5 Kerajaan Adat Lampung Begini Kata Jokowi
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Jokowi Mulai Safari Politik ke Lampung, Mau Jadikan PSI Mesin Politik
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno