Suara.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dan vaksinasi tak hanya sebatas masalah kesehatan untuk menangkal wabah di tanah air, namun juga terkait ekonomi. Oleh karena itu, Jokowi menekankan kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas vaksinasi tersebut.
"Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).
Jokowi berujar, apabila satu saja terjadi kesalahan mengenai vaksin bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik atas upaya vaksinasi tersebut. Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua tahapan harus melalui kaidah-kaidah scientific atau kaidah ilmu pengetahuan berdasarkan data sains dan standar kesehatan.
"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa, ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik dan data-data sains standar kesehatan ini dinomorduakan, tidak bisa," ujar Jokowi.
Jokowi juga tak ingin ada persepsi masyarakat bahwa pemerintah tergesa-gesa melakukan vaksinasi. Maka pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi harus mengikuti koridor ilmiah yang benar.
"Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-tergesa, terburu-buru tanpa ikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong betul-betul kita lalu semuanya meskipun ingin dipercepat, hal-hal tadi jangan sampai dilupakan," tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah gerak cepat. Namun langkah gerak cepat juga harus dengan perencanaan dan persiapan yang matang.
"Karena setelah saya detailkan, ini menyangkut banyak hal aspek yang kita harus siapkan, kita harus persiapan secara matang," ucapnya.
Jokowi menambahkan bahwa kecepatan diperlukan karena saat ini semua negara sedang berlomba-lomba memperoleh vaksin.
Baca Juga: Jokowi Diklaim Sempat Tuduh SBY Dalang Aksi, Rizal: Mas, SBY Itu Raja Pelit
"Kita tahu semuanya memang kejar-kejaran, semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih, dan ekonominya bisa bangkit," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Ada Apa di Balik Ngototnya Jokowi Suarakan Prabowo-Gibran Dua Periode?
-
Kekayaan Jokowi dan Sri Mulyani yang Namanya Muncul di Epstein Files
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!