Suara.com - Media sosial India baru-baru ini ramai dengan tagar #IStandWithFrance, di tengah meluasnya kecaman negara-negara mayoritas Islam atas sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Presiden Macron panen kritik dan kecaman usai melontarkan pernyataan akan membuat kaum Islam di negerinya tak bisa tidur nyenyak.
Pernyataan Macron itu sendiri adalah respons atas tragedi pemenggalan seorang guru sejarah, Samuel Paty, oleh pemuda muslim, karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW ke siswanya.
Menyadur Al Jazeera, Rabu (28/10/2020), tagar #IStandWithFrance bersama dengan #WeStandWithFrance nangkring di trending teratas Twitter India pada Senin dan Selasa lalu.
Berbeda dengan sejumlah negara mayoritas muslim yang mengutuk, termasuk Turki, Pakistan, dan Bangladesh, ribuan warganet terlihat mengekspresikan solidaritas mereka terhadap Prancis.
Di India, di mana para kritikus menyebut sentimen anti-Muslim telah meningkat sejak partai sayap kann Bharatiya Janata (BJP) berkuasa pada 2014, dukungan untuk Presiden Prancis terus mengalir.
"Toleransi juga harus sekuler. #IStandWithFrance. Selamat, Presiden Prancis," cuit Parvesh Sahib Singh, seorang anggota dewan BJP di Twitter.
Tagar lain terkait ucapan Macron yang juga ikut populer di Twitter India pada Selasa adalah #WellDoneMacron dan #MacronTHEHERO.
Disebutkan, India pada awal 2020 ini, menerima lima jet tempur Rafale buatan Prancis, gelombang pertama dari kesepakatan kontroversial senilai USD9,4 miliar dengan Prancis yang ditandatangani pada 2016.
Baca Juga: Jasad Wanita Tanpa Kepala Ditemukan di Kuburan, Terpotong Jadi 15 Bagian
Sentimen anti-Muslim di India
Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi telah dituding menjalankan kebijakan anti-Muslim dengan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan komunitas Muslim.
Pemerintah India memberla UU Amandemen Kewarganegaraan (CAA), menyebut aturan itu bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas terdiskriminasi di negara tetangga Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.
Protes atas undang-undang tersebut pada awal tahun ini, memicu konflik agama di New Delhi yang menewaskan puluhan orang, mayoritas Muslim, dan membuat ribuan warga mengungsi.
Banyak Muslim telah didakwa dengan undang-undang anti teror India, buntut kekerasan di Delhi. Di mana mereka yang dianggap bersalah dijebloskan penjara tanpa diberi jaminan.
Pekan lalu, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet menunjunjuk tiga hukum India yang dianggap bermasalah, termasuk CAA, menyebabkan penangkapan para aktivis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim
-
Israel Hari Ini: Ancaman Roket Hizbullah hingga Serangan Lebah dan Cuaca Ekstrem
-
Predator Berkedok Jas Almamater: Mengapa Kampus Elite Gagal Melindungi Korban Kekerasan Seksual?
-
Lahan Sengketa di Tanah Abang, Ahli Waris Pakai Verponding Lawan Kementerian PKP
-
Perkuat Pengawasan Orang Asing di Bali, Imigrasi Kukuhkan Satgas Patroli Dharma Dewata
-
Jenderal Pakistan ke Teheran, Negosiasi AS dan Iran Berpotensi Berlanjut