Suara.com - Pemerintah Jerman memperingatkan raja Thailand, Maha Vajiralongkorn untuk tidak melanggar hukum internasional dengan memerintah di wilayah kedaulatan mereka.
Menyadur US News, Kamis (29/10/2020), juru bicara kantor luar negeri di Berlin turut meminta Negeri Gajah Putih untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
"Pemerintah Jerman berasumsi dan mengharapkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil dari Jerman yang melanggar hukum Jerman, hukum internasional atau peraturan hak asasi manusia," kata juru bicara tersebut.
Pernyataan pemerintah Jerman menjadi jawaban dari desakan demonstran pro-demokrasi Thailand yang meminta Kanselir Angela Merkel dan jajarannya untuk 'mengusir' raja Maha Vajiralongkorn dari wilayah mereka.
Para pengunjuk rasa berbaris dan menyerukan permintaan tersebut di depan kedutaan Jerman di Bangkok, pada Senin (26/10/2020).
Menyadur The Hindustan Times, Selasa (27/10/2020), demonstran juga meminta Berlin menyelidiki pelanggaran hukum internasional yang dilakukan sang raja.
Apabila dia tetap menjalankan kekuasaan politik di Negeri Bavaria, sang raja dianggap demonstran telah melanggar kedaulatan teritorial Jerman.
Para pengunjuk rasa, yang diperkirakan oleh jurnalis Associated Press berjumlah antara 5.000 dan 10.000 orang mendesak Jerman 'mengusir' raja agar pulang ke Thailand untuk memulihkan negara "ke jalur monarki konstitusional yang benar."
Tidak hanya itu, demonstran lewat surat petisi secara provokatif menggemakan poin-poin yang sebelumnya dikritik para pengunjuk rasa kepada raja.
Baca Juga: Menangi Derby Ruhr, Borussia Dortmund Gasak Schalke 3-0
Jerman dianggap telah lama mendengarkan seruan pengunjuk rasa Thailand, di mana pada awal Oktober, Menteri Luar Negeri Heiko Maas, menanggapi pertanyaan di Parlemen.
Maas menyatakan keprihatinannya atas segala aktivitas politik yang mungkin dilakukan raja di negara tersebut.
Pada Senin (26/10/2020) di Berlin, Maas berbicara lagi, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah mengikuti perkembangan di Thailand dan mengetahui demonstrasi.
Dia menambahkan bahwa dia juga sedang menyaksikan aktivitas raja Maha Vajiralongkorn di Jerman.
"Kami telah memeriksa ini tidak hanya dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kami terus memeriksanya dalam jangka panjang, dan jika ada hal-hal yang kami rasa melanggar hukum, maka itu akan berdampak langsung," kata Maas.
Vajiralongkorn telah bertahun-tahun menghabiskan waktu yang signifikan di Jerman. Kebiasaannya jadi masalah besar seelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, meninggal pada 2016.
Tag
Berita Terkait
-
Didemo Rakyat, Ini 5 Fakta Raja Thailand yang Bikin Geleng-Geleng
-
New Nissan Navara Facelift Siap Meluncur 5 November 2020
-
Disayangkan, YouTuber Bakar Mercedes-AMG GT 63 S sebagai Bentuk Protes
-
Pengunjuk Rasa Thailand Desak Jerman Selidiki Raja Maha Vajiralongkorn
-
Tengku Komentari Nissan Hengkang, Ferdinand: Yang Begini Aja Kamu Tak Paham
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan