Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan digunakan untuk melanjutkan proyek infrastruktur di ibu kota. Sehingga uang pinjaman dari pemerintah pusat itu bukan untuk penanganan Covid-19.
Anies mengatakan, dana PEN yang disalurkan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memang dialokasikan untuk menggarap infrastruktur. Karena itu, alokasi anggaran untuk proyek disebutnya tidak menyalahi ketentuan.
"Jadi memang anggaran itu lewat SMI untuk pembiayaan infrastruktur, karena memang pembiayaannya dari PT SMI. PT SMI itu siapkan anggaran untuk infrastruktur," ujar Anies di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (4/11/2020).
Anies menyebut untuk penanganan Covid-19 tidak bisa menggunakan dana PEN. Namun pihaknya sudah menyiapkan dana lewat pengalihan anggaran ke Biaya Tak Terduga (BTT).
Uang BTT disebutnya untuk penanganan Covid-19, peningkatan fasilitas kesehatan, dan untuk peningkatan ekonomi.
"Program PEN program pemerintah pusat terkait pembangunan. Kalau penanganan Covid kita gunakan dana BTT dari DKI," jelasnya.
PT SMI, kata Anies, memang mensyarakatkan untuk melanjutkan proyek yang terhambat karena Covid-19. Karena itu, dana untuk penanganan pandemi dan melanjutkan proyek menggunakan sumber yang berbeda.
"Jadi tujuan dari anggaran yang disalurkan lewat SMI adalah agar proyek-proyek infrastruktur di daerah tidak terhenti akibat adanya pandemi. Jadi ini dua hal yang berbeda," pungkasnya.
Diketahui, besaran dana PEN yang didapat Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun yang dicairkan secara bertahap hingga 2021 mendatang.
Baca Juga: Muncul Klaster Pesantren di Cianjur, 35 Santri Positif Covid-19
Sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyesali alokasi anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pinjaman pemerintah pusat oleh Gubernur Anies Baswedan. Sebab dana yang tahun ini diterima Rp 3,2 triliun itu kebanyakan dipakai untuk melanjutkan proyek.
Anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Anies lebih memilih menggunakan dana itu untuk keperluan melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM).
Ia menganggap hal ini sangat melukai perasaan rakyat. Sebab dana pinjaman tersebut tidak dipakai untuk memenuhi keperluan rakyat yang terdampak karena Covid-19.
"Ini sangat melukai perasaan rakyat, sedikitpun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari Pinjaman PEN sebesar Rp 3,265 triliun. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," ujar Gilbert kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional