Suara.com - Pakar Hukum Tata Negar Refly Harun menyarankan agar Presiden Joko Widodo tidak menanggapi tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab.
Saran itu ia utarakan lantaran menurut Refly pemerintah tidak seharusnya bermusuhan dengan oposisi sehingga jalur rekonsiliasi tidak perlu dilakukan.
"Oposisi itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Karena pemeritnah sesungguhnya tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di atas ebagai pelindung pengayom masyarakat yang ditugaskan memberi perlindungan dan menyejahterakan rakyat," kata Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/11/2020).
Refly mengatakan saat ini tidak ada perang tanding yang sedang dihadapi pemerintah melawan pihak oposisi.
Kendati demikian, ia tidak menyalahkan ajakan Habib Rizieq Shihab soal upaya rekonsiliasi itu.
"Tapi yang disampaikan Habib Rizieq tidak keliru sama sekali," ujar Refly.
Refly menjelaskan bahwa sikap Rizieq tak lepas dari faktor mudahnya para kelompok kritis yang dipenjarakan.
"Mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok kritis. Katakan channel ini, tinggal dicari saja mana bagian yang akan terpeleset," Refly mencontohkan.
Hal itulah yang menurut Refly membuat Habib Rizieq khawatir.
Baca Juga: Habib Rizieq Kasih Syarat Rekonsiliasi, Nasdem: Memang Apa Salah Jokowi?
"Sama seperti Habib Rizieq, tinggal dilihat mana kasus dia yang akan dibuka lagi dan akan dilaporkan kembali, meskipun sudah dikenakan SP3," lanjutnya.
"Jadi sangat gampang untuk mencari terkait dengaan UU ITE, menebar kebencian, permusuhan, melakukan penghinaan," tukas Refly.
Refly lanTas menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi.
"Saran saya kepada Presiden Jokowi, tidak perlu menanggapi ajakan rekonsiliasi dari Habib Rizieq. Cukup bersikap demokratis, bersikap seharusnya sebagai negara yang demokratis, tidak menggunakan tangan kekuasaan untuk mnumpas kelompok yang beda pendapat," pungkas Refly.
Istana tanggapi dingin ajakan Habib Rizieq
Habib Rizieq Shihab menegaskan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menawarkan beberapa syarat sebelum rekonsiliasi tersebut digelar.
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Kasih Syarat Rekonsiliasi, Nasdem: Memang Apa Salah Jokowi?
-
Bicara Rekonsiliasi Habib Rizieq Minta Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir..
-
Ancam Nikita, Ustaz Maaher: Hei Lonte Oplosan, Jika Tak Minta Maaf 1x24 Jam
-
Ustaz Maaher ke Nikita soal Hina HRS: Jika Tak Minta Maaf, Rumah Dikepung
-
Habib Rizieq Diajak Gabung Masyumi, Fadli Zon Sarankan Ini
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?