Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan tugas juru bicara Presiden Fadjroel Rachman sebagai perwakilan Istana.
Refly menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut hanya ada 3 pihak yang bisa mewakili Istana untuk bicara.
Dalam pernyataan itu, Moledoko hanya menyebut Mensesneg, Menseskan, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Atas ucapan itu, Refly pun mempertanyakan posisi Fajroel Rachman yang selamai ini berbicara sebagai juru bicara Presiden.
"Bagaimana dengan Fadroel Rachman juru bicara Presiden? Apakah sudah dipecat? atau sudah di non job-kan atau bagaimana?" tanya Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Minggu (15/11/2020).
Namun Refly menyetujui pernyataan Moeldoko. Ia melihat ada kekacauan komunikasi Istana selama para perwakilannya tampil di hadapan publik dan media.
"Sebenarnya logikanya aneh, tapi saya senang dengan pernyataan Moeldoko tersebut. Karena menurut saya selama ini terjadi kekacauan dalam komunikasi Istana," ujar Refly.
"Karena banyak sekali orang yang berbicara seolah-olah mewakili Istana, mewakili Presiden," sambung dia.
Ia menyayangkan banyaknya perwakilan Istana yang dinilai bertindak melebihi kapasitas sehingga terkesan mencari panggung.
Baca Juga: Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat
"Paling sering orang dari KSP berbicara tentang kebijakan presiden atau kebijakan Istana."
"Ini kurang tertib. Terkesan masing-masing orang ingin cari panggung," sebut Refly.
Mantan staf khusus sekretaris negara itu menyebut seharusnya para pejabat di lingkungan Istana bertugas untuk mendiskusikan isu, bukan mengimplementasikan sikap Istana.
"Sejatinya yang namanya KSP itu harusnya think tank. Di Amerika Serikat sebagai 'west wing', tapi di kita sudah salah kaprah, tidak hanya sebagai think tank tapi juga implementator, dia memonitor program strategis dan sebagainya," kriti Refly.
Lebih lanjut, Refly juga menyoroti banyaknya jabatan yang ada di dalam Kantor Staf Presiden.
"Aneh memang. Sehingga tidak heran yang namanya KSP menjadi birokrasi yang gemuk juga. KSP berkembang menjadi institusi yang terlalu gemuk," ujar Refly.
Berita Terkait
-
Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat
-
Bukan Musuh, Refly Sarankan Jokowi Tak Perlu Tanggapi Rekonsiliasi HRS
-
Rocky Gerung: Gatot Prank Istana, Tak Hadir Tapi Terima Bintang Mahaputra
-
Moeldoko Sebut Bintang Mahaputera Tak Kurangi Independensi Hakim MK
-
Tak Hadir tapi Tetap Terima Bintang Mahaputra, Rocky: Istana Di-prank Gatot
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'