Suara.com - Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu sempat mengajukan opsi untuk menyerang situs nuklir utama milik Iran, namun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengambil langkah yang tiba-tiba itu, demikian menurut seorang pejabat pemerintahan AS, Senin (16/11).
Trump membuat permintaan tersebut ketika melakukan rapat di Kantor Oval pada Kamis (12/11), bersama sejumlah pejabat keamanan negara, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Pejabat Menteri Pertahanan Christopher Miller, Jenderal Mark Milley, dan ketua dari Kepala Staf Gabungan.
Opsi itu diajukan dalam sisa waktu dua bulan masa jabatan Trump, sebelum ia harus menyerahkan kekuasaan kepada Presiden AS Terpilih, Joe Biden, pada 20 Januari 2021--meskipun hingga saat ini Trump masih menolak mengakui hasil pemilu.
Sumber pejabat pemerintahan yang sama mengonfirmasi laporan mengenai rapat tersebut oleh The New York Times, yang menyebut bahwa para penasihat membujuk Trump agar tidak mengambil keputusan penyerangan karena berisiko menimbulkan konflik yang lebih luas.
"Dia (Presiden Trump) mengajukan opsi. Mereka (para penasihat Trump) memaparkan skenario dan ia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan hal itu," ujar pejabat tersebut.
Gedung Putih menolak berkomentar mengenai hal ini.
Selama empat tahun kepemimpinan, Trump telah mengambil kebijakan yang agresif untuk menentang Iran, keluar dari perjanjian nuklir Iran pada 2018--yang dinegosiasikan oleh Presiden Barack Obama, serta menjatuhkan sanksi ekonomi yang menarget Iran.
Permintaan penyerangan oleh Trump kali ini muncul satu hari setelah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengeluarkan laporan yang menyebut Iran telah selesai memindahkan kucuran pertama dari pembangkit di atas permukaan tanah ke situs pengayaan uranium di bawah tanah, yang merupakan suatu pelanggaran terbaru atas perjanjian nuklir Iran.
Pasokan uranium-yang-diperkaya milik Iran kini mencapai 2,4 ton--jauh dari batas 202,8 kilogram yang disepakati. Iran memproduksi 337,5 kilogram uranium pada kuartal III 2020, lebih sedikit dari catatan IAEA pada dua kuartal sebelumnya, yakni 500 kilogram.
Baca Juga: Di Bawah Biden, Fang Ingin Hubungan China-AS Lebih Baik dari Trump
Pada Januari lalu, Trump memerintahkan serangan drone di bandara Baghdad, yang menewaskan pemimpin militer Iran, Jenderal Qassem Soleimani.
Setelahnya, Trump menghindari konflik militer yang lebih luas lagi serta berupaya menarik pasukan AS dari sejumlah titik konflik dunia dengan berjanji menyudahi hal yang ia sebut "perang tak berujung".
Dan jika jadi dilakukan, serangan AS ke situs nuklir utama Iran di Natanz dapat menimbulkan konflik di kawasan serta memberikan tantangan serius bagi kebijakan luar negeri Joe Biden nantinya.
Tim transisi pemerintahan Biden, yang saat ini belum mempunyai akses terhadap sistem keamanan nasional karena penolakan Trump untuk masa peralihan kekuasaan, menolak berkomentar mengenai hal ini. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Di Bawah Biden, Fang Ingin Hubungan China-AS Lebih Baik dari Trump
-
Berulah Lagi di Twitter, Trump Klaim Menangi Pilpres AS
-
Cuitan Trump Klaim Menang Pilpres AS, Langsung Dikoreksi Twitter
-
Jleb! Tweet Trump Klaim Menang Pilpres AS, Langsung Dikoreksi Twitter
-
Trump Berencana Kurangi Pasukan di Afghanistan, AS Melunak?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin