Suara.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menindaktegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan.
Penegakkan hukum kata Wiku, harus dilakukan dan tidak boleh pandang bulu sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kepada pemerintah maupun Satgas di daerah serta aparat penegak hukum untuk menegakkan disiplin dan menindak secara tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan ini tanpa pandang bulu sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Wiku juga mengingatkan bahwa penanangan Covid-19 dapat dilakukan dengan koordinasi antara aparat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
"Satgas ingin mengingatkan bahwa upaya penanganan covid19 dapat dilakukan dengan baik apabila koordinasi antara pemerintah masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dijalankan secara efektif," ucap dia.
Langkah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat kata Wiku, sudah berhasil dijalankan di Thailand. Bahkan langkah penanganan Covid-19 di Thailand tersebut mendapat apresiasi dari WHO (Badan Kesehatan Dunia).
"Saat ini Thailand hanya memiliki 4000 kasus dan hanya 60 korban jiwa walaupun jumlah penduduknya mencapai 70 juta," tutur dia.
Wiku menyebut Thailand sudah berkomitmen melakukan investasi di bidang kesehatan selama 40 tahun dan juga membangun lebih dari jutaan jaringan tenaga kesehatan di desa yang berperan sebagai mata dan telinga dari sistem kesehatan di masyarakat.
Karena itu, Wiku menuturkan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Thailand serta negara lain, dapat menjadi pelajaran bagi upaya penanganan covid 19 di Indonesia.
Baca Juga: PDIP Komentari Pembagian 20 Ribu Masker di Acara Rizieq: Lucu
Ia pun berharap kerjas ama erat antara pemerintah dan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengkampanyekan 3M terus ditingkatkan, meski penanganan Covid-19 selama delapan bulan cukup baik.
"Walaupun penanganan covid 19 selama 8 bulan ini sudah cukup baik namun upaya ini dapat terus ditingkatkan apabila terdapat kerjasama yang erat antara pemerintah masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam mengkampanyekan protokol kesehatan 3 M dan memasifkan program 3T," katanya.
Berita Terkait
-
PDIP Komentari Pembagian 20 Ribu Masker di Acara Rizieq: Lucu
-
Melonjak Drastis, Corona di Indonesia Tambah 17,8 Persen Pekan Ini
-
Kasus Corona di Indonesia Pekan Ini Bertambah 17,8 Persen
-
20 Ribu Masker Gratis di Acara Rizieq, PDIP: Jangan Asal, Itu Uang Rakyat!
-
Larang Kerumunan Tapi 20 Ribu Masker Dibagi ke Acara Rizieq, PDIP: Ini Lucu
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung