Pangdam Jaya Akui Turunkan Baliho Rizieq, FPI: Lucu TNI Urus Masalah Baliho

Suara.com - Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengakui telah memerintahkan pasukannya untuk menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab di sejumlah titik di Jakarta. Merespon hal tersebut, Front Pembela Islam (FPI) berpendapat tak sepatutnya TNI terlibat dalam menertibkan baliho.

Pengacara FPI, Aziz Yanuar tergelitik melihat TNI menurunkan baliho-baliho bergambarkan Rizieq. Sebab menurutnya hal tersebut justru menodai kehormatan dari prajurit.

"Lucu TNI mengurusi masalah baliho, itu bukan akan menodai kehormatan prajurit TNI dan bertentangan dengan saptamarga ya?" kata Aziz kepada Suara.com, Jumat (20/11/2020).

Aziz juga menyinggung soal baliho yang bergambarkan Rizieq dengan narasi revolusi akhlak dianggap menakutkan. Terlebih ia pun membandingkan dengan poster-poster yang dipasang oleh aparat keamanan dan tertuliskan soal revolusi akhlak.

"Sama baliho dan fotonya HRS saja takut banget ya?," ujarnya.

"Jadi revolusi mental balihonya boleh, yang revolusi akhlak tidak boleh? Ini bukan demokrasi namanya tapi otoriter dan tidak adil," ucap dia.

Pencopotan Baliho Rizieq

Akhirnya terjawab siapa orang-orang berbaju loreng yang menertibkan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab.

Mereka dari kesatuan TNI. Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman telah mengonfirmasi.

Baca Juga: Mengurai Kronologi Geger Penurunan Baliho Habib Rizieq oleh TNI

Pernyataan Pangdam Jaya setelah apel kesiagaan pasukan bencana di Jakarta, Jumat (20/11/2020), terbilang mengejutkan.

Dia menegaskan kalau dibutuhkan, pemerintah bisa membubarkan Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizieq.

"Kalau perlu, FPI bubarkan saja. Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Pangdam Jaya.

Pangdam Jaya mengatakan penertiban spanduk dan baliho yang dinilai bermuatan provokatif merupakan perintahnya.

"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," kata Dudung.

Dudung menyatakan petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.