Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo, Menteri KKP yang Ditangkap KPK

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) telah mencabut Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/Pl.410/D4/31/12/2015 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor B.416/DJPT/Pl.410/IX/2020 yang disampaikan KKP kepada para pelaku usaha perikanan tangkap.

Lagi-lagi, Edhy merevisi kebijakan era Susi. Aturan batasan ukuran kapal tersebut merupakan peninggalan dari Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

4. Tinggalkan penenggelaman kapal pencuri ikan

Rencana menghapus hukuman penenggelaman kapal juga tengah menjadi pertimbangan Edhy. Edhy mengatakan, bahwa kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap saja.

Adapun kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapatkan putusan hukum tetap lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan.

Menurut Edhy, semangat penenggelaman kapal adalah untuk menjaga kedaulatan. Meskipun kebijakan itu baik, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut. Padahal di era Susi, penenggelaman kapal sering dilakukan dan dipuji oleh banyak pihak.

Diberitakan sebelumnya, Edhy Prabowo ditangkap oleh penyidik KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada hari Rabu (25/11/2020). Dirinya ditangkap begitu setibanya dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Edhy Prabowo ditangkap bersama sejumlah orang lainnya dari lingkungan KKP, di mana penangkapan itu diduga terkait penetapan izin ekspor baby lobster atau benur.

Itulah 4 kebijakan kontroversial Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap KPK.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama

Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK Sudah Diingatkan soal Benih Lobster