Suara.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji secara matang rencana pembukaan sekolah di awal tahun 2021. Dengan kondisi sekarang, tidak semua jenjang sekolah disarankan untuk dibuka.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyarankan untuk sekarang ini yang memungkinkan adalah bagi jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. Sementara untuk TK, SD, dan SMP sederajat diminta untuk ditutup dulu.
"Rekomendasi saya adalah untuk SMA dan perguruan tinggi. Kalau saya ditanya dengan situasi yang seperti ini loh ya tapi untuk SMP, SD, TK nanti dulu kaji dulu," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).
Gembong menyebut siswa di jenjang TK sampai SMP masih tergolong rentan tertular Covid-19. Mereka juga lebih sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan di sekolah.
"Ini kan khususnya anak anak yang rentan yah. Ya itu mesti dikaji mendalam lah kalau untuk tatap muka," jelasnya.
Kendati demikian, ia meminta agar Pemprov DKI tak terburu-buru memutuskan untuk membuka sekolah. Perkembangan situasi penularan corona sampai akhir tahun harus jadi pertimbangan akhir sebelum mengambil keputusan.
Jika nantinya angka penularan corona sudah membaik dan memungkinkan, maka bisa saja semua jenjang sekolah dibuka. Namun jika makin parah, melanjutkan sekolah daring atau online bisa jadi pilihan yang lebih baik.
"Saya kira enggak usah terburu-buru yang penting dikaji secara mendalam dulu," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021 meski pandemi COVID-19 belum mereda, protokol kesehatan di sekolah dinilai sudah cukup siap bagi para guru dan murid.
Baca Juga: Pusat Jangan Lepas Tangan, DPR: Pembukaan Sekolah Bukan Trial and Error
Keputusan ini diketok oleh empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta direstui oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
"Kebijakan ini berlaku mulai semester genap 2020/2021, jadinya mulai bulan januari 2021," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Besok Perisai Geruduk DPR Bawa 15 Tuntutan May Day: Dari Upah hingga Agraria!
-
Amnesty International Ungkap Tiga Faktor Penyebab Impunitas Militer di Indonesia
-
Main Mata Proyek Jalur Kereta: KPK Bongkar Skenario 'Plotting' Bupati Pati Sudewo di Balai Ngrombo
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Implementasi 6 SPM di Peringatan Hari Posyandu Nasional
-
Jadi Pemicu Kecelakaan Maut KRL: Sopir Taksi Green SM Baru Kerja 3 Hari dan Cuma Dilatih Sehari!
-
Tragedi KRL Maut Bekasi Timur Naik Penyidikan: Polisi Bidik Tersangka!
-
Mitos Zona Aman Gerbong Tengah: Mengapa Usul Menteri PPPA Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah?
-
Demi Wujudkan Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Minta Papua Dukung Asta Cita Presiden