Suara.com - Mantan pengurus pusat Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyebut Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab semestinya mengajarkan revolusi akhlak kepada Partai Gerindra, terutama Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Arief Poyuono mengatakan Prabowo Subianto tidak tahu malu karena masih berada di Kabinet Jokowi. Padahal, anak buahnya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo jelas sudah mengaku terlibat suap ekspor benih lobster.
“Habib Rizieq ini harus mengajarkan Revolusi Akhlak kepada Gerindra dan Prabowo, agar tahu malu untuk mundur dari pemerintahan Jokowi," ujar Arief Poyuono dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari video di kanal Youtube Agama Akal TV, Kamis (3/12/2020).
Arief Poyuono pun menegaskan, "Apa masih punya Akhlak kalau nggak mundur, sudah dikasih pemerintahan dan kekuasaaan pak Jokowi lho.”
Menurut Arief Poyuono, gagasan revolusi akhlak saat ini cocoknya pertama kali diberikan ke Prabowo jangan ke Presiden Jokowi dulu.
Lebih lanjut lagi, Arief Poyuono mengatakan Jokowi terbukti berakhlak. Betapa tidak, imbuh dia, Jokowi mau memanusiakan Prabowo: di Pilpres menjadi lawannya dan kemudian diajak masuk dalam kabinet.
“Kalau sekarang (Prabowo) masih ajukan kadernya untuk ganti Edhy, itu namanya nggak punya akhlak. Bener kata pak Habib Rizieq harus direvolusi akhlaknya ini,” jelas Arief yang mengaku masih pendukung Prabowo.
Menurut Arief, gagasan revolusi akhlak yang diserukan Habib Rizieq adalah sebuah ide yang bagus. Paling tidak, kata dia, gagasan ini menjadi pengingat bagi pejabat agar jangan mengkhianati bangsa dan negara dengan perilaku koruptif.
“Revolusi Akhlak bagus untuk merevolusi akhlak, kalau tak ada akhlak bagus, kita akan jadi bangsat, bangsa yang tersesat. Supaya tak tersesat punya mental tak korup bagi pejabat, mental melayani perlu akhlak yang baik,” katanya.
Baca Juga: Kasus "Lobster' Edhy Prabowo, KPK Periksa Dirut dan Komisaris PT ACK
Dalam kanal tersebut, Arief pun mengomentari komitmen Prabowo saat menjadi capres tahun lalu, dia akan memenjarakan sendiri kadernya yang korupsi.
Menurut Arief, pernyataan itu hanyalah bualan saja. Sebab tak mungkin dalam tata kelola pemeritahan, seorang presiden atau ketua umum partai politik memenjarakan langsung kader atau rakyatnya. Yang jelas, cuma kejaksaan atau KPK yang bisa memenjarakan seorang.
“Prabowo mesti tanggungjawab, kan dia mentor politik (Edhy Prabowo) dan mentor dalam hal semuanya. Istikomah dong sama omongannya, ‘saya akan memenjarakan sendiri kader saya’. Salah omongannya yang menjarain itu KPK sama jaksa, ketum partai presiden nggak boleh penjarain kader atau rakyatnya. Itu kalau ngerti tata kelola pemerintahan, masa dia sendiri kalau mau bawa sendiri ke penjara itu mah ngomong bohong ngomong semprul, makanya nggak bener,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Kasus "Lobster' Edhy Prabowo, KPK Periksa Dirut dan Komisaris PT ACK
-
Arief Poyuono: Prabowo Nggak Punya Akhlak, Harus Diajarkan Habib Rizieq
-
Papua Barat Merdeka, Tengku Zul Sebut Presiden Benny Wenda Saingan Jokowi
-
Ditanya Pernah Ketemu Presiden, Kaesang Kasih Balasan Kocak
-
Fadli Zon Sentil Jokowi Sibuk Urus Rizieq, Sementara Papua Barat Merdeka
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!