- Ketua YLBHI nilai posisi Presiden Prabowo tampak inferior di hadapan Donald Trump.
- Isnur kritik penandatanganan perjanjian internasional tanpa persetujuan DPR oleh Presiden.
- YLBHI sebut kesepakatan dagang Indonesia-AS berpotensi membebani dan merugikan negara.
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyoroti sikap Indonesia dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), pekan lalu. Isnur menilai kehadiran Prabowo tampak inferior, baik saat menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) maupun dalam penandatanganan perjanjian dagang dengan Presiden AS Donald Trump.
Pernyataan tersebut disampaikan Isnur saat memaparkan argumen Koalisi Masyarakat Sipil dalam diskusi publik bertajuk "Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Problematika Pengiriman Militer ke Palestina (BoP)".
"Bagi kami, ada kesamaan posisi standing Indonesia melalui Prabowo di depan Amerika dan Trump. Pertama, posisinya sangat inferior, sangat lemah, dan tampak 'pasrah bongkokan' (menyerah total)," ujar Isnur di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Menurut Isnur, posisi Indonesia terlihat seperti sedang memelas untuk mendapatkan sesuatu dari Amerika Serikat. Ia menyayangkan hilangnya marwah bangsa dalam pertemuan strategis tersebut.
"Tidak ada marwah dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dampaknya, klausul-klausul yang dihasilkan berpotensi memberatkan dan membuat Indonesia menderita. Sikapnya inferior, tidak mencerminkan citra 'Macan Asia', melainkan justru sebaliknya," tegas Isnur.
Isnur juga mengkritik langkah Presiden dalam meneken sejumlah dokumen internasional, mulai dari keikutsertaan di BoP hingga kesepakatan tarif resiprokal dengan AS. Ia menilai dua langkah strategis tersebut mengabaikan mandat konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya.
"Konstitusi dalam Pasal 11 secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan DPR, dan DPR tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu," jelasnya.
Terkait gestur Prabowo yang diminta Trump memegang dokumen dalam pertemuan BoP yang sempat viral, Isnur enggan berkomentar secara spesifik. Ia menyatakan bahwa penilaiannya didasarkan pada substansi keputusan yang diambil pemerintah.
"Saya melihat dari hasil, sikap, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan secara keseluruhan," pungkas Isnur.
Baca Juga: Bayang-Bayang Perang: 12 Jet Tempur Amerika Mendarat saat Iran-AS Bersiap Berunding di Jenewa
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita