Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih kekurangan puluhan ribu dokter spesialis, terutama di daerah yang jauh dari kota besar. Untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan langkah besar dengan memasang alat kesehatan modern secara masif di seluruh Indonesia.

Mulai tahun ini, Kemenkes akan secara agresif memasang berbagai alat kesehatan modern di seluruh kabupaten/kota, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, baik yang dekat maupun jauh dari pusat kota.

Budi menargetkan hingga akhir 2027, ratusan alat kesehatan seperti CT Scan, mammografi, cath lab, cytotoxic drug cabinet untuk fasilitas kemoterapi, hingga immunohistochemistry lab untuk patologi anatomi akan terpasang di 514 kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga akan memasang puluhan MRI, LINAC, SPECT-CT, brachytherapy, dan PET Scan di seluruh provinsi di Indonesia.

Tak hanya itu, Kemenkes juga memutuskan untuk memasang alat endoskopi laparoskopi di seluruh kabupaten/kota. Dengan alat tersebut, dokter bedah dapat melakukan operasi seperti hernia, usus buntu, maupun pengangkatan empedu tanpa operasi terbuka.

“Kita ingin semua dokter bedah bisa melakukan bedah yang paling banyak dilakukan, seperti hernia, usus buntu,  atau empedu. Tidak usah bedah terbuka, cukup dengan laparoskopi,” kata Budi saat sambutan dalam acara pelepasan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Namun, menurut Budi, persoalan utama bukan hanya alat, melainkan jumlah dan distribusi dokter spesialis.

“Kekurangannya cuma satu, adalah jumlah dokter dan terutama distribusi,” tegasnya.

Karena itu, Kemenkes mengoptimalkan PPDS berbasis rumah sakit atau hospital-based sebagai solusi pemerataan tenaga medis.

Baca Juga: Menkes Budi: Iuran BPJS Naik 2026 Tidak Lebih Mahal dari Beli Rokok, Warga Miskin Aman

Berbeda dari sistem sebelumnya, rekrutmen dalam program ini dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah. Dokter yang dipilih adalah mereka yang bekerja di rumah sakit dengan kebutuhan layanan spesialistik tinggi, serta merupakan putra-putri asli daerah.

“Yang direkrut bukan yang mampu, bukan yang orang tuanya terkenal, bukan dari golongan tertentu. Tapi dokter yang berasal dari rumah sakit yang memang banyak pasiennya membutuhkan layanan spesialistik tersebut,” jelas Budi.

Ia menegaskan, siapa pun latar belakang suku, agama, maupun status sosialnya, selama merupakan putra-putri daerah dan dibutuhkan rumah sakit setempat, akan diprioritaskan dalam program tersebut.

Skema ini diharapkan menjadi cara paling efektif untuk memastikan dokter spesialis yang dididik benar-benar kembali dan mengabdi di daerah yang membutuhkan.