Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 berhasil memenuhi ekspektasi seluruh pihak, terutama dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan dan partisipasi pemilih.
Doli mengapresiasi berbagai stakeholders terkait yang turut andil mewujudkan Pilkada 2020 sehat, demokratis, Luber dan Jurdil, damai, serta aman dari gangguan ketertiban keamanan.
"Kami di Komisi II DPR menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Penyelenggara dan Pengawas Pemilu: KPU, BAWASLU, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri, aparat TNI-Polri, dan Tim Satgas Covid-19 atas kerja kerasnya belakangan ini untuk mendisain Pilkada sehat yang beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah Pandemi Covid-19," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/12/2020).
Dari semua pihak yang berperan mensukseskan Pilkada 2020, sambung Doli, hal tersebut tidak akan bisa terwujud jika tidak ada keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, partai politik, dan para pasangan calon (paslon) bersama tim suksesnya, serta petugas di TPS, yang semuanya memiliki andil dalam mengawal Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan.
"Sering saya sampaikan, ada tiga indikator pelaksanaan Pilkada 2020 dikatakan sukses. Pertama, seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan sukses. Dari belasan tahapan yang terlewati dan berjalan lancar. Tinggal beberapa tahapan lagi yang akan dilaksanakan yaitu proses rekapitulasi yang dilanjutkan gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.
Doli menambahkan, indikator Pilkada sukses kedua yaitu tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada. KPU telah menetapkan target 77,5 persen.
"Menurut laporan Bawaslu berdasarkan Aplikasi Siwaslu, partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur mencapai 82 persen, sementara partisipasi dalam pemilihan bupati atau wali kota berkisar 83 persen partisipasi pemilih. Hal tersebut tentu saja melebihi target KPU," ujarnya.
Selanjutnya, menurut Doli, indikator sukses ketiga adalah pilkada berlangsung sehat dan selamat.
"Ukuran pilkada sehat dan selamat adalah seberapa jauh kedisiplinan masyarakat dan petugas di TPS patuh protokol kesehatan," cetusnya.
Baca Juga: Respons Kaesang saat Ditantang Pemuda Ngaku Anak DPR, Jadi Sorotan
Pilkada sehat dan selamat, menurut Doli adalah tingginya tingkat kepatuhan Pilkada 2020 menerapkan Protokol Kesehatan, yang mana menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo berada di atas 89 persen hingga 96 persen.
"Namun seperti kata Ketua Satgas Covid-19 yang meminta kita untuk jangan lengah dan terlena atas capaian ini, masih ada tahapan pilkada lainnya, yakni gugatan sengketa hasil pilkada di MK yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan konflik horizontal jika tidak diantisipasi dengan baik. Tapi yang jelas, capaian atas kepatuhan Prokes sangat membanggakan," katanya.
Terakhir, Doli juga berterima kasih atas masukan dan saran banyak pihak, mulai dari Ormas NU dan Muhammadiyah, LSM pegiat demokrasi dan elemen masyarakat lain, yang selama ini selalu mengingatkan dan memberikan masukan yang konstruktif untuk mewujudkan pilkada yang sehat dan aman Covid-19.
"Koordinasi antar pemerintah lintas kementerian atau lembaga bersama penyelenggara pemilu sangat baik. Selain itu, upaya pemerintah pusat yang aktif mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan pilkada sebagai momentum emas menekan penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonominya juga sebuah prestasi tersendiri," demikian Doli.
Berita Terkait
-
PDIP Klaim Menang Pilkada di 15 Daerah di Sumut
-
Enam Laskar FPI Ditembak Mati Polisi, Keluarga Ngadu ke Komisi III DPR
-
Sutrisna-Ardhi Klaim Dapat Suara Terbanyak, tapi Enggan Sebut Kemenangan
-
Ustaz Das'ad: Penerima Uang Serangan Fajar Diblender di Neraka 2000 Tahun
-
Aksi Ibu-ibu Kelewat Heboh Nonton Perhitungan Suara, Sampai Bawa Panci
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar