Suara.com - Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pada Masa Orde Lama merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Bagaimana sejarah Demokrasi Terpimpin?
Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959-1965 tersebut, kekuasaan didominasi oleh Presiden. Peranan partai politik menjadi terbatas, pengaruh komunis semakin berkembang, dan peranan TNI/Polri sebagai unsur sosial politik semakin luas.
Berikut ulasan sejarah Demokrasi Terpimpin dari latar belakang penyebabnya hingga kondisi ekonomi saat itu.
Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, Indonesia jatuh pada masa Demokrasi Terpimpin.
Dalam demokrasi terpimpin Soekarno bertindak seperti seorang diktator. Ia hampir menguasai semua sektor kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah hype pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi yang menuju pada satu tujuan yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Namun di dalam prakteknya, apa yang dinamakan dengan Demokrasi Terpimpin yang mempunyai tujuan yang luhur ini tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Malah sebaliknya, sistem ini sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya.
Dalam prakteknya, yang memimpin demokrasi ini bukan Pancasila sebagaimana yang dicanangkan, tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan tidak berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia, tetapi berdasarkan keinginan-keinginan atau ambisi politik pemimpinnya sendiri.
Baca Juga: Kerajaan Demak: Sejarah Hingga Peninggalannya
Sejarah Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 seperti:
- Pembentukan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis),
- Tap MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.
- Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden.
- Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh Presiden.
- GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA, bukan MPRS.
Dalam demokrasi terpimpin, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
Pada akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah.
Seperti itulah penjelasan sejarah Demokrasi Terpimpin yang terjadi dari tahun 1959-1965.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan