Suara.com - Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan berjalannya Pilkada Serentak 2020 secara lancar tanpa memunculkan kerumunan karena memang disebabkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kata Yohan, TPS tempat ia mencoblos saja tampak sepi. Terbukti partisipasi pemilih di TPS pun sebatas 50 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Karena memang orang tidak datang gitu loh, tidak banyak yang datang. Lancar karena memang tidak banyak yang datang," kata Yohan dalam diskusi daring di kanal YouTube Radio Smart FM, Sabtu (12/12/2020).
Kendati begitu, Yohan masih menunggu data resmi dari KPU terkait tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 9 Desember lalu.
"Dalam konteks yang paling tidak karena KPU belum memberikan angka pasti ya, saya track juga di data yang baru masuk itu datanya memang rata-rata baru 50 persen yang masuk di Sirekap itu. Jadi belum bisa ketauan, KPU juga belum memunculkan data terkait rata-rata tingkat partisipasi," kata Yohan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan, kalau tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan dalam negeri (pilkada) kerap fluktuatif setiap penyelenggaraannya.
Untuk Pilkada Serentak 2020, pihaknya menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.
Hudori mengatakan kalau total daftar pemilih tetap (DPT) saat ini mencapai 1.000.359.152 orang. Namun pemilih yang diketahui berpartisipasi itu jumlahnya pun naik turun.
"Pilkada ini kan fluktuasi tingkat partisipasinya," kata Hudori dalam Webinar Pilkada Aman dan Bersih, Senin (9/11/2020).
Baca Juga: Cek Fakta: Mensos Juliari Danai Kampanye Paslon Pilkada Surabaya, Benarkah?
Kata Hudori, partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 mencapai 70 persen. Kemudian Pilkada 2017 sebanyak 74,5 persen dan 2018 mencapai 73,24 persen.
"Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen," tuturnya.
Menurut Hudori, target tersebut bisa dicapai. Caranya ialah dengan melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat meskipun masih di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
"Tergantung makanya nanti sosialisasi yang penting, terkait pilkada yang akan kita laksanakan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet