Suara.com - Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang sempat mengungah potongan video menyertakan tulisan "Tanpa FPI" melalui akun Twitter resmi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.
Apalagi dalam video yang sama, terdapat tulisan menjaga negara dari ormas teroris. Bukhori menilai unggahan video tersebut justru tidak mencerminkan polisi yang seharusnya dapat memberikan rasa aman.
Sebaliknya, dengan unggahan video itu polisi dinilai memancing keonaran.
"(Tindakan) itu tidak sepatutnya dilakukan institusi yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun tindakannya itu justru dapat menimbulkan keonaran dan sekurang-kurangnya ketidaknyamanan dan penekanan terhadap sebagian warga negara Indonesia," kata Bukhori dihubungi Suara.com, Rabu (16/12/2020).
Menurut Bukhori dalam hal pengunggahan video "Tanpa FPI" di akun TMC Polda Metro Jaya sekaligus menggambarkan polisi yang sudah melampaui kewenangannya dalam bertindak sebagai penegak hukum.
"Karena itu institusi yang sedemikian itu telah bertindak melampaui hukum," ujar Bukhori.
Diketahui, akun Twitter resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya sempat mengunggah video dengan gambar bendera Indonesia dan tulisan Tanpa FPI.
Menanggapi hal itu, Juru bicara FPI sekaligus Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menilai video itu memperlihatkan adanya upaya negara untuk membubarkan FPI.
"Makin jelas dan terang benderang arahnya," kata Slamet saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: TMC Polda Metro Unggah Video 'Tanpa FPI', Shabri Lubis: No Comment Aja Dah
Slamet menduga kalau beragam peristiwa yang terjadi semenjak pentolan FPI Habib Rizieq Shihab kembali ke tanah air menjadi skenario untuk membubarkan organisasi massa (ormas) yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat tersebut. Mulai dari pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, penetapan Rizieq dan petinggi FPI lainnya sebagai tersangka hingga tewasnya enam laskar oleh polisi.
"Kami menduga ini bagian dari skenario besar pembusukan dan pembubaran FPI," ujarnya.
Selain itu, Slamet menyayangkan atas video yang diunggah oleh TMC Polda Metro Jaya. Menurutnya, pihak kepolisian semestinya melindungi masyarakat bukan malah menimbulkan perpecahan.
"Disayangkan kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat justru terkesan mengadu domba masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, akun resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyedot perhatian netizen. Pasalnya, ia mengunggah sebuah video yang mengatakan menjaga negara dari ormas teroris dan menyebut tanpa FPI.
Video itu diunggah melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro pada Senin (14/12/2020). Panjang durasi video tersebut ialah 17 detik.
Berita Terkait
-
Gelombang Protes FPI, Mau Dipenjara Hingga Siap Mati untuk Habib Rizieq
-
Fotonya Masuk Daftar Teroris, Pria Ini Ngaku Data e-KTP Disalahgunakan
-
Kuasa Hukum FPI: Janganlah Bodohi Rakyat dengan Drama Komedi yang Tak Lucu
-
Simpatisan Habib Rizieq Gelar Aksi Moral, Begini Tanggapan Polisi
-
Soal Rekonstruksi Tewasnya 6 Laskar, Ketum FPI: Banyak yang Janggal
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas