Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota, sehingga Jateng menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jateng menyabet empat penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik.
Penghargaan itu diberikan saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara daring, Rabu (16/12/2020).
"Tentu kami senang dan memberikan apresiasi pada pemerintah Kabupaten/Kota juga teman-teman di Pemprov Jateng atas capaian ini. Ini membuktikan bahwa pengelolaan LHKPN dan gratifikasi makin membaik," kata Ganjar.
Hadir dalam acara itu, Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet dan pimpinan lembaga serta kepala daerah.
Untuk kategori pemerintah daerah, juara 1 sampai 3 semuanya diraih Jateng, yang mana Kabupaten Boyolali menjadi juara pertama, disusul Kabupaten Banyumas, dan Provinsi Jateng sebagai juara ketiga. Sementara, satu lagi penghargaan diraih oleh DPRD Jateng sebagai juara pertama kategori legislatif daerah.
Adapun dari lima finalis se-Indonesia untuk kategori pemerintah daerah, juara umuma disabet Jateng, dengan Boyolali sebagai juara pertama, disusul Banyumas sebagai juara kedua dan Pemprov Jateng sebagai juara ketiga.
"Artinya apa, sekarang unit pengelola gratifikasi di tingkat kabupaten/kota membaik. Ini menurut saya, menjadi satu indikasi bahwa komitmen kepala daerah dan pemerintah daerah di kabupaten/kota Jateng juga meningkat. Mudah-mudahan ini menjadi tren yang bagus dalam pencegahan korupsi khususnya dalam pengelolaan gratifikasi," jelasnya.
Ganjar juga mengapresiasi capaian DPRD Jateng, yang berhasil menjadi yang terbaik kategori legislatif daerah. Menurutnya, ini sistem yang perlu selalu dikawal agar ke depan menjadi lebih baik.
"Mudah-mudahan level kabupaten/kota, DPRD-nya meniru sistem di DPRD Provinsi Jateng. Saya senang dan saya ucapkan selamat kepada semuanya," pungkasnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Belajar Kejujuran dari Pemulung dan Penjual Sayur
Sementara itu, Jokowi mengatakan, penting untuk menjaga integritas dan budaya malu korupsi. Untuk mewujudkan itu, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh elemen masyarakat.
"Generasi-generasi antikorupsi harus terus dilahirkan agar masa depan negara menjadi lebih baik," tegasnya.
Jokowi juga minta semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menyederhanakan proses pelayanan pada masyarakat. Hal itu penting dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.
"Reformasi di sektor perizinan dan layanan publik merupakan upaya untuk memperkecil ruang tindak pidana korupsi. Pemerintah berusaha keras melakukan reformasi besar-besaran untuk itu, dengan memangkas prosedur yang rumit, mekanisme disederhanakan dan didukung dengan penggunaan teknologi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Meledak Lagi, Ini Respon Pemprov Jawa Tengah
-
Jelang Libur Nataru, Ganjar Minta Jam Operasional Objek Wisata Dibatasi
-
Jateng Luncurkan Bus Anti Corona, Publik Pertanyakan Bukti Ilmiahnya
-
Soal Vaksin di Jateng, Ganjar Sebut RS Tak Ada yang Melayani Pre-Order
-
Kirim Surat Ke Ganjar, Warga Kebumen: Jangan Mengcovidkan Bapak Saya
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina