Suara.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan pemerintah mewajibkan masyarakat yang ingin berpergian untuk melakukan rapid test antigen. Menurutnya, meski hal itu memiliki niatan baik, namun pada praktiknya justru menyusahkan masyarakat.
Saleh berujar kekinian akibat kebijakan tersebut, masyarakat bukan justru merasa aman dan nyaman malah sebaliknya. Masyarakat banyak mengeluhkan rapid tes antigen.
"Dari kemarin, saya sudah dapat laporan dari masyarakat terkait ini. Rata-rata mereka mengeluh. Keluhan yang sama juga disampaikan lewat media-media sosial," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (22/12/2020).
Saleh menyebutkan sejumlah hal terkait rapid tes antigen yang menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari masa berlaku antigen yang dianggap terlalu pendek hanya tiga hari, ditambah biaya tes yang tergolong mahal.
"Rapid test antigen ini kan lumayan mahal. Jika orang bepergian di atas empat hari, berarti dia harus melakukan test antigen dua kali, saat berangkat dan saat pulang. Bagi mereka yang dananya terbatas, tentu memberatkan," ujar Saleh.
Keluhan lain disampaikan oleh masyarakat yang mengikuti test antigen di bandara.
Selain mahal, rapid antigen banyak dikeluhkan masyarakat lantaran proses tesnya yang memakan waktu lama, ditambah masyarakat harus antre panjang. Saleh mengatakan, peristiwa tersebut dapat dilihat di sejumlah bandar udara maupun stasiun keberangkatan moda transportasi luar kota.
Bahkan, kata Saleh, saking lamanya antrean, ada sejumlah calon penumpang yang terpaksa mengatur ulang jadwal keberangkatan pesawat karena tertinggal akibat mengikuti prosesur antigen lebih dulu.
"Sekarang ini, sudah bayar mahal, antrean panjang pula. Nah, bisa gak pemerintah menggratiskan test antigen ini? Atau setidaknya mengurangi harganya? Kalau gak bisa, ya tolonglah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menaati aturan pemerintah diperbaiki," kata Saleh.
Baca Juga: Mulai Hari Ini Para Penumpang Kereta Api Harus Rapid Test Antigen Dulu
Berita Terkait
-
Mulai Hari Ini Para Penumpang Kereta Api Harus Rapid Test Antigen Dulu
-
Warga yang Mau Keliling Jabodetabek Tak Perlu Rapid Test Antigen
-
Layanan Rapid Test Tersedia di Bandara Hang Nadim Batam Mulai Hari Ini
-
Hendak Bepergian? Ini Dia 29 Lokasi Rapid Test Antigen di Bangka Belitung
-
Gemas, Ekspresi Lucu Balita saat Rapid Test Ini Curi Perhatian Publik
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan