Suara.com - Ketua Umum Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya menunggu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merealisasikan pernyataannya untuk melindungi hak beragama, termasuk pengikut Syiah dan Ahmadiyah, di Indonesia.
"Tentu komunitas Syiah di Indonesia menyambut baik statement bapak menag tersebut," kata Zahir, Jumat (25/12/2020).
"Bangsa Indonesia ditakdirkan untuk hidup secara majemuk secara etnik, bahasa, budaya, dan juga agama dan keyakinan. Dari sisi lain, toleransi tidak hanya berlaku antar iman dan agama, tapi juga dalam satu iman dan dalam satu agama yang sama."
Pernyataan Gus Yaqut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Gus Yaqut juga dinilai sejalan dengan nilai kebhinnekaan yang menjadi pilar bangsa.
Zahir mengatakan Syiah memiliki kekayaan dan khazanah yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Itulah sebabnya, pemerintah mesti memberikan ruang partisipasi kepada seluruh masyarakat.
"Kami berharap seluruh kebijakan baik bapak menteri agama dapat dilaksanakan secara efektif tanpa sedikut pun bias sampai ke tingkat akar rumput masyarakat," kata dia.
Zahir berharap wacana mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah bisa menjadi jembatan dialog antar mahzab dalam tubuh umat Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Risalah Bogor.
Dia juga berharap kepada masyarakat, khususnya umat Islam, bisa menanggapi wacana afirmasi tersebut secara positif.
"Ormas ABI berharap seluruh masyarakat, bangsa, dan khususnya umat islam berprasangka baik dengan afirmasi menag sebagai bagian dari pemerintah yang sah dam tidak menimbulkan dampak negatif."
Baca Juga: Gus Yaqut Sowan ke Para Ulama Minta Nasihat dan Arahan
PBNU minta Gus Yaqut klarifikasi
Merespons isu yang akan mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, PBNU meminta Gus Yaqut untuk berhati-hati. PBNU meminta dia mengklarifikasi supaya tak memunculkan salah pemahaman.
"Mungkin yang dimaksud oleh bapak menteri agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tak salah paham," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi.
Masduki mengatakan setelah menjadi perbincangan hangat, Gus Yaqut menghubungi Masduki dan mengatakan tidak pernah mengatakan akan mengafirmasi pengikut Syiah dan Ahmadiyah.
Gus Yaqut menjelaskan awal mulanya dari pernyataan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra bahwa masih ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk Syiah dan Ahmadiyah.
"Itu kan pernyataan dari Azyumardi Azra, lantas ditanggapi oleh menag, oke, kalau gitu negara bisa hadir maka menteri agama menfasilitasi dialog supaya tidak ada persekusi seperti itu," ujar Masduki sekaligus menyampaikan pernyataan Gus Yaqut.
Berita Terkait
-
Penghitungan Kerugian Negara Kasus Haji Tahap Final, KPK Bakal Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Eks Menpora Dito Akui Sempat Ditanya Penyidik KPK soal Mertua Sekaligus Bos Maktour
-
Gus Yahya Persilakan KPK Periksa Semua Kader NU yang Terseret Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Usut Kasus Korupsi Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo