Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul melempar kritikan pedas bagi Amien Rais yang baru saja memprediksi nama Kapolri baru pengganti Idham Aziz yang sekiranya akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
Amien Rais memprediksi Presiden Jokowi akan memilih Komjen Listyo Sigit.
Menyoroti adanya prediksi itu, Ruhut Sitompul menyebut Amien Rais tidak elok berkata demikian kendati dia merasa seorang pengamat sekalipun.
Kritikan itu diutarakan Ruhut Sitompul lewat jejaring Twitter miliknya, Selasa (5/12/2021).
"Amien Rais walaupun merasa seorang pengamat tidak elok mengatakan prediksinya calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang akan dipilih bapak Joko Widodo Presiden RI ke-17," tulis Ruhut Sitompul seperti dikutip Suara.com.
Ruhut Sitompul kemudian mengatakan, prediksi Amien Rais itu tak ubahnya sama seperti ungkapan 'meninggikan untuk merendahkan' Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Oleh sebab itu, Ruhut Sitompul mengingatkan Amien Rais dengan filosofi Jawa yang intinya berbunyi jangan mendahului.
"Itu sama saja mengangkat tapi untuk menjatuhkan Pak LSP karena Filosofi Jawa, jangan mendahului atau ojo kesusu. Merdeka," tandas Ruhut Sitompul.
Sebelumnya, Amien Rais lewat sebuah video yang dibagikan di kanal YouTube miliknya memprediksi Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dipilih Jokowi sebagai Kapolri.
Baca Juga: Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Perdana, Tata Caranya Cukup Simpel
Bukan tanpa dasar, Amien Rais berkata demikian karena menilai Jokowi memiliki kedekatan dengan Komjen Listyo Sigit Prabowo, saat keduanya sama-sama menjabat di Solo.
"Kalau saya tidak mendahului takdir, saya yakin yang akan dipilih Pak Jokowi itu Kabareskrim sekarang yaigtu, Pak Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kalau sampai tidak jadi, enggak apa-apa. Saya malah senang," ujar Amien Rais.
"Ini adalah logika saya sebagai pengamat, bahwa ini yang paling nyaman, yang paling aman, paling cocok dengan Pak Jokowi. Kalau saya keliru, Alhamdulillah malahan, dan saya yakin ini yang dipilih," sambungnya.
Presiden Jokowi Sudah Mengantongi Nama Kapolri
Presiden Jokowi dikabarkan sudah mengantongi nama-nama calon Kapolri baru pengganti Idham Aziz. Hal itu diungkap oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2021).
Moeldoko menegaskan bahwa pergantian Kapolri merupakan hal yang rutin dan sudah ada prosedurnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara