Suara.com - Untuk mendukung program vaksinasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan dalam rapat kerja dengan Komisi Kesehatan DPR untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang bersedia mengikuti program. Namun, usulan itu diragukan keamanannya oleh anggota dewan.
"Bahwa kalau bisa vaksin itu jangan dipakai sebagai, jangan ditakut-takuti konsekuensi pidananya, tapi diberikan iming-iming benefitnya apa," kata Budi, Kamis (14/1/2021).
Insentif kepada penerima vaksin Covid-19 yang diusulkan Budi Gunadi yaitu pemberian sertifikat khusus.
"Cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet," kata Budi Gunadi.
Sertifikat digital bisa memudahkan pemiliknya, misalnya untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi publik.
"Kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen (lagi)," kata Budi Gunadi. "Dengan menggunakan elektronik health certification itu dia langsung bisa lolos dan itu terintegrasi."
Selain untuk memudahkan perjalanan menggunakan moda transportasi publik, sertifikat digital yang telah dimiliki penerima vaksin Covid-19, bisa juga dipakai untuk menonton konser atau berpergian ke ruang publik.
"Jadi lebih sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka melakukan vaksinasi. Dan ini bisa kita pakai untuk protokol-protokol industri lainnya, misalnya orang mau menonton konser, orang mau dateng ke pasar, orang mau datang ke mal atau orang mau melakukan kumpul bersama pengajian bersama bisa. Tapi asalkan ada health certificate dalam bentuk Google Wallet," kata Budi.
Budi Gunadi berharap usulan ini dikaji. Dia mengatakan pembuatan aplikasi bisa melibatkan anak-anak muda Indonesia.
Baca Juga: Ungkit Kelakuan Raffi Depan Menkes, DPR: Giliran Rakyat Ditakut-takuti
Usulan Budi Gunadi tidak langsung disetujui Komisi IX.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengingatkan, "Pak menteri hati-hati saya juga membaca bahwa yang sudah divaksin itu akan diberikan kebebasan. Saya sudah baca berita hari ini, cuma hati-hati, divaksin belum berarti bebas. Divaksin kemudian mlayu (lari) sana sini kena virus naik pesawat nularin semua pak, hati-hati."
Budi Gunadi dapat memahaminya dan dia menekankan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Berita Terkait
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Meski ASN WFA, Menkes Pastikan RS Pemerintah Tetap Buka 24 Jam Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026
-
Iuran BPJS Naik Tahun Ini, Menkes: Warga Kurang Mampu Tetap Ditanggung Pemerintah
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya