Daerah Masih Kekurangan Dokter, Menkes Nilai AI Belum Bisa Jadi Solusi

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak boleh mengalihkan fokus utama pemerintah dalam mengatasi kekurangan dokter di daerah terpencil.

Hal ini disampaikan Budi menanggapi usulan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, terkait kemungkinan penggunaan AI sebagai solusi krisis tenaga medis.

Budi menjelaskan bahwa persoalan fundamental yang harus segera diselesaikan adalah ketimpangan jumlah dan distribusi dokter yang belum merata ke seluruh pelosok Tanah Air.

"Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu (penambahan dan distribusi dokter). Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, dengan AI, dan teknologi-teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah," ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, teknologi memang memiliki peran penting dalam dunia kesehatan masa kini, seperti melalui layanan telemedicine.

"Mungkin kita mulai dulu dengan telemedicine. Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab, ya," katanya.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa kehadiran fisik seorang tenaga medis tetap tidak tergantikan oleh mesin dalam proses penyembuhan pasien.

"Karena dokter, tenaga kesehatan, dan tenaga medis kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mendorong pemerintah untuk mulai melirik pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna mengatasi persoalan kronis kekurangan tenaga dokter di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI yang membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis (nakes) serta tenaga kesehatan (nakes) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Nihayatul mengaku miris mendengar laporan Menteri Kesehatan terkait masih adanya daerah-daerah yang sama sekali tidak memiliki tenaga dokter.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dokter tidak bisa dilakukan secara instan karena proses pendidikan kedokteran yang memakan waktu lama.

"Pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya. Masyarakat tidak mungkin menunggu sampai mereka lulus. Kalaupun ada usulan membiayai putra daerah, itu solusi luar biasa, tapi butuh waktu. Nah, di jenjang waktu tunggu ini, apa yang bisa kita lakukan?" ujar Nihayatul.

Politikus PKB ini mengusulkan agar teknologi AI dapat digunakan untuk menjembatani kekosongan tersebut. AI dinilai bisa membantu proses analisis penyakit awal bagi pasien di wilayah yang sulit terjangkau tenaga medis fisik.

"Bisa tidak ya, di daerah tertentu kita dibantu AI untuk paling tidak membantu pasien menganalisis penyakit dan sebagainya? Untuk menjembatani saja," tuturnya.

Meski menyadari bahwa kehadiran teknologi tidak akan bisa menggantikan peran dokter secara maksimal, Nihayatul menilai langkah ini jauh lebih baik daripada membiarkan masyarakat di daerah tanpa layanan medis sama sekali.

Ia juga menyinggung keberhasilan Menteri Kesehatan dalam melakukan operasi jarak jauh sebagai bukti bahwa teknologi medis sudah sangat maju.