Kasus Abu Janda, PPP: Jangan karena Pendukung Pemerintah Tak Diproses Hukum

Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, meinta Polri melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya dalam menangani perkara rasis terhadap Ambroncius Nababan serta Permadi Arya alias Abu Janda. Kekinian laporan terkait keduanya sudah diterima Bareskrim Polri.

Arsul mengingatkan agar penegakan hukum harus diterapkan secara adil dan menyeluruh lepada seluruh pihak, sekalipun pihak yang dilaporkan merupakan kalangan yang mendukung pemerintah.

"Karena itu ketika ada laporan baik terhadap Ambronicus atau Abu Janda ya silakan Polri lakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Tidak boleh kemudian karena seseorang itu kebetulan elemen pendukung pemerintahan saat ini kemudian tidak diproses," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

"Sudah saatnya hukum kita ditegakkan kepada siapapun seperti komitmen Kapolri di hadapan Komisi III DPR sewaktu fit and proper test," sambung Arsul.

Arsul menyoroti sejumlah pelaporan yang dilakukan atas dugaan kasus ujaran kebencian hingga penyebaran hoaks.

Menurut dia, tindakan melapor melalui jalur hukim sudah tepat dan sesuai aturan ketimbang menyelesaikan persoalan dengan cara yang lain.

Karena itu, Arsul meminta agar kepolisian kemudian dapat menganalisis setiap laporan tersebut. Termasuk laporan yang belakangan ditujujan kepada Ambroncius dan Abu Janda.

"Nah tugas Polri lah untuk menganalisis laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Dalam melakukan pekerjaan ini Polri juga dilengkapi dengan sejumlah aturan untuk memastikan agar kerjanya tidak sewenang-wenang dan tidak adil," kata Arsul.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskim Polri resmi menerima laporan Dewan Pimpinan Pusat Komit Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terhadap Permadi Arya alias Abu Janda.

Baca Juga: Panas Lagi, Natalius Pigai: Pelaku Rasis, Anjing Herder Dilepas Majikan

Pegiat media sosial itu dilaporkan atas dugaan telah melakukan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Laporan DPP KNPI itu telah terdaftar dengan Nomor: LP/B/0052/I/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

"Telah diterima laporan kami alhamdulilah, secara kooperatif dari polisi. Sudah kami lampirkan juga bukti-buktinya," kata Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, Medya RIscha Lubis di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/1/2021).

Medya menjelaskan kasus dugaan ujaran kebencian itu berawal ketika Pigai terlibat argumentasi dengan eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono.

Singkat cerita, pada 2 Januari 2021 lalu Abu Janda selaku pemilik akun Twitter @permadiaktivis1 pun membela Hendropriyono.

Ketika itu, dalam kicauannya Abu Janda menanyakan kapasitas Pigai berdebat dengan Hendropriyono. Dia kemudian mempertanyakan kepada Pigai apakah sudah 'berevolusi'.

Menurut Medya, kata 'evolusi' itu patut diduga mengandung ujaran kebencian. Tidak hanya kepada Pigai melainkan kepada masyarakat lain asal daerah Pigai.

"Kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun @permadiaktivis karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian" jelas Medya.

Atas perbuatannya itu, Abu Janda pun dituding melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 25 ayat (2) dan/atau Undang-undang nomo 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antar Golongan (SARA), Pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP.