Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh menyerahkan sepenuhnya perihal kasus rasisme Abroncius Nababan dan Permadi Arya yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pihak kepolisian. Ia menilai Polri dalam hal ini harus tegas tanpa pandang bulu.
Seperti diketahui, kekinian ramai perbincangan terkait tindakan rasisme yang dilakukan Ambroncius Nababan dan Permadi Arya alias Abu Jansa terhadap Natalius Pigai. Ambroncius sudah lebih dulu ditahan, sementara Abu Janda secara resmi sudah dilaporkan.
Pangeran berujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus membuktikan konsistensi dan komitmennya untuk menegakan hukum dengan tegas dan adil sebagaimana yang disampaikan saat fit and proper test.
"Apapun hasil dari proses hukum ini kita percayakan kepada pihak kepolisian," kata Pangeran, Jumat (29/1/2021).
Pangeran sekaligus meminta agar semua pihak dapat menjaga sikap dan tindakan di media sosial. Ia berharap kasus rasisme yang dilakukan Ambroncius dan Abu Janda dapat dijadikam pelajaran.
"Kembali lagi kami mengingatkan dan menjadi pembelejaran bagi kita semua agar berhati-hati dalam membuat pernyataan menggunakan medsos karena cepatnya informasi dapat sampai ke masyarakat," kata Pangeran.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian tidak pandang bulu dalam menindak kasus dugaan rasisme yang kini merundung mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Hal itu ia tegaskan menanggapi pelaporan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terhadap Permadi Arya alias Abu Janda.
Setelah sebelumnya Bareskrim Polri menahan dan menetapkan tersangka Ambroncius Nababan karena kasus rasisme. Sahroni meminta penanganan serupa dilakukan atas kasus rasisme lainnya.
Baca Juga: Panas Lagi, Natalius Pigai: Pelaku Rasis, Anjing Herder Dilepas Majikan
"Sikat tanpa pandang bulu, rasisme bisa menyebakan perang sesama saudara sendiri. Saya yakin Kapolri baru akan berlaku tegas," kata Sahroni dihubungi, Jumat (29/1/2021).
Sahroni berujar sikap tegas kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus ditunjukan dalam menindak kasus rasisme agar tidak terjadi pengulangan. Mengingat tindakan rasisme dapat memecah belah.
"Sikap tegas kapolri harus dan wajib dilakukan karena ini membahayakan persaudraaan," ujar Sahroni.
Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskim Polri resmi menerima laporan Dewan Pimpinan Pusat Komit Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) terhadap Permadi Arya alias Abu Janda.
Pegiat media sosial itu dilaporkan atas dugaan telah melakukan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Laporan DPP KNPI itu telah terdaftar dengan Nomor: LP/B/0052/I/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.
Berita Terkait
-
Panas Lagi, Natalius Pigai: Pelaku Rasis, Anjing Herder Dilepas Majikan
-
Abu Janda Sebut Islam Agama Arogan, PBNU: Wah Itu Gak Ngerti Islam
-
Ustad Das'ad Latif Dukung KNPI Polisikan Abu Janda
-
Usai Gus Sahal, Kini Petinggi GP Ansor 'Semprot' Abu Janda
-
Sosiolog: Indonesia Mesti Bersyukur Punya Orang Seperti Natalius Pigai
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN