Suara.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Permadi Arya alias Abu Janda sudah terlalu banyak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan dan menyakiti hati masyarakat terutama umat Islam. Bahkan, dia menilai Abu Janda terkesan sebagai orang yang dipelihara pemerintah.
Terbaru, melalui cuitannya di media sosial, Abu Janda diduga mengeluarkan kata-kata rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Lantaran itu, Anwar menilai langkah tepat diambil Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, terkait cuitannya itu lantaran adanya unsur SARA.
Dia menilai, Polri sebagai aparat penegak hukum sepatutnya menindaklanjuti dengan cepat.
"Tapi, dalam faktanya pihak kepolisian tetap tidak dan belum melakukan apa-apa terhadap yang bersangkutan. Sehingga, terkesan bahwa Abu Janda ini adalah orang yang dipelihara oleh pihak pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengobok-obok umat Islam," ungkap Anwar kepada Suara.com, Sabtu (30/1/2021).
Bukan tanpa alasan, Polri dianggap menyepelekan tindakan Abu Janda dalam setiap cuitannya itu.
Lantaran, sudah berapa banyak laporan masyarakat yang masuk ke polisi untuk Abu Janda diproses hukum.
"Bukan tidak ada dasarnya karena kalau ada orang lain yang melakukan hal yang serupa pihak kepolisian cepat sekali menangkap dan memprosesnya," ucapnya.
Dia bahkan mengemukakan, dugaan yang menyiratkan kesan kuat jika Abu Janda dilindungi pemerintah dan kepolisian selama ini.
Baca Juga: Abu Janda Dipanggil Polisi Terkait Kasus Perkataan Islam Arogan
"Sementara kalau yang bersangkutan yang melakukannya, yang bersangkutan kita lihat tetap merdeka dan bebas untuk cuap-cuap. Sehingga terkesan yang bersangkutan adalah orang yang dilindungi oleh pemerintah dan kepolisian sehingga yang bersangkutan tidak terjamah oleh hukum," ucapnya.
Menurut Anwar, kasus Abu Janda ini, akan menjadi tantangan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru dilantik Presiden Joko Widodo.
Masyarakat, kata Anwar, akan menilai kinerja orang nomor satu di korps bhayangkara itu, apakah mampu menindak lanjuti keresahan publik atas tingkah laku Abu Janda yang dianggap meresahkan melalui cuitannya di media sosial.
Anwar pun meyakini Jenderal Listyo tak akan hanya berdiam diri.
"Untuk itu kita tunggu dan lihat saja sikap dan tindakan dari kapolri. Saya yakin sebagai kapolri baru (Jenderal Listyo Sigit) tentu akan bersikap dan tidak akan berdiam diri saja," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan