Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rekontruksi kasus korupsi penyaluran bantuan sosial paket sembako se-Jabodetabek yang telah menyeret eks Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka.
Rekontruksi kasus korupsi bansos Corona itu digelar di Gedung KPK Lama C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Dua tersangka, yakni Harry Sidabuke dan Matheus Joko Santoso dihadirkan oleh penyidik.
Mereka diminta memperagakan saat melakukan pertemuan di ruang kerja Joko saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial pada bulan Mei 2020.
Dalam reka ulang, Harry memperagakan soal menyerahkan uang tahap pertama kepada Joko sebesar Rp 100 juta. Penyerahan uang itu juga disaksikan oleh Direktur Utama PT Agri Tekh Sejahtera, Lucky Falin Setiabudi; dan Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Niode. Namun, keduanya dalam rekonstruksi ini diperankan pengganti.
Uang itu baru penyerahan tahap pertama agar perusahaan para pihak swasta dijadikan vendor penyaluran bansos Covid-19.
Rekontruksi ini pun rencananya dilakukan sebanyak 15 adegan. Adapun para tersangka yang ikut rekontruksi hanya tiga orang, yakni Joko, Harry Sidabuke dan PPK Adi Wahyono.
Sementara, tersangka Juliari dan penyuap pihak swasta Ardian Iskandar Maddanatja tidak ikut dihadirkan.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan tujuan rekontruksi terkait penyerahan uang ini agar kontruksi hukum terkait kasus suap bansos Corona semakin jelas. Sekalipun tidak dilakukan di TKP, penyerahan uang sebenarnya terjadi di Kemensos.
"Ini soal teknis, bisa di mana saja. Poin pentingnya agar menjadi jelas rangkaian konstruksi perkara," kata dia.
Baca Juga: Usai Gagal Panggil Kakaknya, KPK Periksa Adik Anggota DPR Ihsan Yunus
Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.
Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.
Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.
Tag
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana