Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk memberikan masukan terkait potensi kerawanan penyimpangan anggaran. Terutama pada masa pandemi Covid-19.
Mendagri juga meminta APIP mengawasi penggunaan anggaran karena sektor belanja yang meningkat pada masa pandemi.
Tito mengatakan kalau sebagai aparat pengawas internal, APIP melakukan pengawasan mulai dari proses audit, review, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas serta fungsi organisasi.
Hal itu disampaikannya usai berorasi dengan tema Urgensi Sertifikasi Level Eksekutif sebagai Peningkatan Kompetensi bagi Pimpinan APIP di Auditorium Gandhi BPKP, Jakarta Timur, Senin (1/2/2021).
"Harapan saya selaku Mendagri, para auditor tidak hanya berlakukan pengawasan oversight saja, tapi juga masuk dalam memberi masukan dan membantu pada saat eksekusi program atau insight," kata Tito.
"Bahkan juga, foresight, yaitu memberikan masukan untuk melihat potensi-potensi kerawanan ke depan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan," sambungnya.
Selain itu, Tito juga menyampaikan kalau pendapatan pemerintah pusat dan daerah terkontraksi dalam situasi pandemi Covid-19.
Sehingga proses audit menjadi suatu hal yang amat penting dan tidak normatif seperti keadaan biasa.
"Pengawasan terhadap sektor belanja yang di masa pandemi justru meningkat, harus betul-betul digunakan tepat sasaran, efektif, efisien, jangan sampai terjadi kebocoran," tuturnya.
Baca Juga: Dugaan Bagi-bagi Duit Anggaran Covid-19 Bintan Rp3 Milyar, Begini Kata DPRD
"Ini memerlukan, sekali lagi, tidak hanya langkah responsif dengan pengawasan yang ketat, tapi juga langkah proaktif dengan memberi masukan semenjak perencanaan program, pelaksanaan program sampai prediksi potensi penyimpangan setelah evaluasi pengawasan dilakukan," ujarnya.
Mantan Kapolri tersebut juga berharap pemerintah daerah dapat bertahan mengelola stabilitas postur APBD pada masa pandemi apabila disertai dengan pengelolaan anggaran yang sehat serta pengawasan yang dilakukan APIP.
"Harapan kita ditengah pandemi ini adalah pendapatan bisa stabil, bahkan bisa naik tanpa merugikan masyarakat yg sedang kesulitan, belanjanya juga harus efektif, efisien, tepat sasaran," tuturnya.
"Sehingga ditengah masa pandemi ini, ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya bisa stabil, pulih dan bahkan tumbuh makin positif," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Mendagri: Penghargaan Daerah Jadi Instrumen Tampilkan Kinerja Nyata Kepala Daerah
-
Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi