Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, memastikan ihwal perekrutan anggota Polri turut menjadi bahan evaluasi dalam rekomendasi oleh komisi.

Dofiri tidak menampik adanya keluhan terkait biaya tertentu dalam proses rekrutmen Polri. Eks Wakapolri ini juga membeberkan soal kuota khusus.

"Iya, makanya kalau terkait dengan itu rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," kata Dofiri usai konferensi pers dan menyampaikan hasil akhir komisi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian ini memastikan ke depan akan ada pihak eksternal yang dilibatkan dalam proses perekrutan anggota Polri.

"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," kata Dofiri.

Heran Banyak Orang Daftar Polisi

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang juga Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, merasa heran karena saat ini banyak orang ingin mendaftar menjadi polisi. Padahal, di sisi lain, institusi tersebut kerap mendapat kritik dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Otto saat konferensi pers usai audiensi bersama kelompok masyarakat dari organisasi keagamaan dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Rabu (10/12/2025).

Otto memandang keinginan mereformasi Polri muncul karena semua pihak sepakat ada persoalan di institusi tersebut sehingga perlu dibenahi.

Ia juga menyadari banyaknya permasalahan di Polri yang menjadi sebab munculnya kritik dari masyarakat. Pernyataan ini didasarkan pada aspirasi yang masuk ke Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam sesi audiensi yang telah berlangsung selama satu bulan.

Baca Juga: Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas

Namun, Otto memiliki pertanyaan berbeda. Ia melihat adanya anomali: meski banyak kritik, jumlah pendaftar Polri justru terus meningkat.

"Mereka mengatakan seperti itu yang masukan itu. Tapi saya mengatakan sebaliknya, saya berpikir, kenapa orang mengatakan benci kepada polisi, institusi polisi, tetapi semakin banyak pula orang yang pengen jadi polisi. Kan ini menjadi persoalan," kata Otto di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025).

"Berlomba-lomba orang ingin menjadi Akpol, jadi Bintara, rebutan bayar sana bayar sini. Padahal yang dimasukinnya itu adalah suatu hal yang dibenci oleh masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Otto mempertanyakan alasan di balik tingginya minat masyarakat untuk bergabung dengan Polri.

"Sehingga kita berpikir, apakah memang mereka itu sudah menikmati tentang kebencian itu? Sudah nikmatin enggak kebencian itu? Kok sampai-sampai mereka itu enggak peduli lagi," kata Otto.

Ia juga mempertanyakan pertimbangan orang tua yang mendaftarkan anaknya menjadi polisi, apakah mereka memahami persoalan yang ada di institusi tersebut.

"Pemikiran kita adalah apakah anak-anak ini yang disetujui orang tuanya masuk kepada Akpol umpamanya, itu pada mulanya itu sebenarnya masih bersih enggak ke sana itu? Dengan pemikiran-pemikiran apa. Atau setelah dia masuk, maka dia jadi rusak? Atau sebelumnya memang pemikirannya sudah rusak karena dia ingin masuk polisi itu karena madu yang diiming-iming kalau ingin menjadi polisi, atau karena memang tadinya dia sebenarnya bagus, tapi setelah masuk jadi rusak?" tutur Otto.

"Justru institusinya membuat dia rusak, atau sebelumnya dia sudah rusak. Nah ini yang tugas berat buat kita. Yang sedang kita pikirkan secara deep ya, secara dalam, kenapa dibenci tetapi semakin banyak orang ingin menjadi polisi?" tandasnya.