Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan umat Islam seharusnya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena memiliki kemauan untuk menguatkan dan memberdayakan umat dengan potensi besar wakaf, melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang.
"Seharusnya kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden, karena mau memfasilitasi ini, punya kemauan untuk menguatkan umat, memberdayakan umat melalui potensi yang ada pada umat itu sendiri," kata Maruf di Jakarta, saat membuka web seminar Literasi Wakaf Uang: Menjernihkan Sengkarut Bincang Publik secara daring, Kamis (11/2/2021).
Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, kata Maruf. Merujuk data Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang yang bisa dikumpulkan oleh umat Islam di Indonesia diprediksi bisa mencapai Rp180 triliun per tahun.
Dengan potensi dana sebesar itu, maka manfaat wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan, khususnya yang memberi manfaat bagi kelompok fakir dan miskin.
"Jadi kita (umat Islam) ini punya potensi tetapi tidak tahu potensi itu apa. Kita punya dana umat yang bisa digali, bisa dikelola dengan baik; tetapi karena kita kurang peka, kurang berpikir dan kurang kompak, maka kemudian potensi itu tidak bisa kita kelola dan dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.
Maruf juga menegaskan bahwa pemerintah hanya memfasilitasi gerakan wakaf uang dan tidak akan mengambil dana wakaf tersebut. Pemerintah hanya ingin mengarahkan, sementara pengelolaan dana wakaf tetap ada di bawah BWI.
Manfaat dari wakaf uang tersebut, tambah Wapres, juga akan diberikan kepada penerima yang telah ditentukan oleh wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya.
"Ini yang harus dipahami, bahwa pemerintah tidak akan mengambil; dan ini tidak untuk Pemerintah, tapi Pemerintah memfasilitasi untuk kepentingan umat, dananya ya dana umat," kata dia.
Melalui GNWU diharapkan semakin banyak umat Islam yang mewakafkan uang-nya atau mengalihkan metode wakafnya. Selain itu, Wapres juga berharap pengelolaan wakaf uang dapat menjadi lebih profesional supaya memperoleh kepercayaan dari umat.
Baca Juga: Ma'ruf Sebut Negara Berpenduduk Muslim Tertinggal karena Berpikir Sempit
"Kami juga akan melakukan perbaikan struktural, termasuk di dalam BWI. Nanti ada pengawas-nya, kemudian ada manajer investasi-nya, semua untuk umat dan transparan. Itu nanti harus terbuka supaya semua bisa tahu apa yang terjadi," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Status Dicabut, Masjid Agung Bandung Tak Lagi Masjid Raya
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Tak Hanya MUI, KH Maruf Amin Juga Mundur dari Ketua Dewan Syuro PKB, Ini Alasannya
-
Maruf Amin Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatannya di MUI, Ada Apa?
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour
-
Sentil Pejabat Perlu Terbiasa Diroasting, Uceng: Kuping Negara Tak Boleh Tipis