Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan umat Islam seharusnya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena memiliki kemauan untuk menguatkan dan memberdayakan umat dengan potensi besar wakaf, melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang.
"Seharusnya kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden, karena mau memfasilitasi ini, punya kemauan untuk menguatkan umat, memberdayakan umat melalui potensi yang ada pada umat itu sendiri," kata Maruf di Jakarta, saat membuka web seminar Literasi Wakaf Uang: Menjernihkan Sengkarut Bincang Publik secara daring, Kamis (11/2/2021).
Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, kata Maruf. Merujuk data Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang yang bisa dikumpulkan oleh umat Islam di Indonesia diprediksi bisa mencapai Rp180 triliun per tahun.
Dengan potensi dana sebesar itu, maka manfaat wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan, khususnya yang memberi manfaat bagi kelompok fakir dan miskin.
"Jadi kita (umat Islam) ini punya potensi tetapi tidak tahu potensi itu apa. Kita punya dana umat yang bisa digali, bisa dikelola dengan baik; tetapi karena kita kurang peka, kurang berpikir dan kurang kompak, maka kemudian potensi itu tidak bisa kita kelola dan dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.
Maruf juga menegaskan bahwa pemerintah hanya memfasilitasi gerakan wakaf uang dan tidak akan mengambil dana wakaf tersebut. Pemerintah hanya ingin mengarahkan, sementara pengelolaan dana wakaf tetap ada di bawah BWI.
Manfaat dari wakaf uang tersebut, tambah Wapres, juga akan diberikan kepada penerima yang telah ditentukan oleh wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya.
"Ini yang harus dipahami, bahwa pemerintah tidak akan mengambil; dan ini tidak untuk Pemerintah, tapi Pemerintah memfasilitasi untuk kepentingan umat, dananya ya dana umat," kata dia.
Melalui GNWU diharapkan semakin banyak umat Islam yang mewakafkan uang-nya atau mengalihkan metode wakafnya. Selain itu, Wapres juga berharap pengelolaan wakaf uang dapat menjadi lebih profesional supaya memperoleh kepercayaan dari umat.
Baca Juga: Ma'ruf Sebut Negara Berpenduduk Muslim Tertinggal karena Berpikir Sempit
"Kami juga akan melakukan perbaikan struktural, termasuk di dalam BWI. Nanti ada pengawas-nya, kemudian ada manajer investasi-nya, semua untuk umat dan transparan. Itu nanti harus terbuka supaya semua bisa tahu apa yang terjadi," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Wakaf: Dari Ibadah Menuju Investasi Sosial Syariah yang Produktif
-
RI Targetkan Bisa Kelola Rp180 T Wakaf, Tapi Banyak Tantangan
-
Bank Mega Syariah Bidik Target Penjualan Wakaf Investasi Senilai Rp 15 Miliar
-
Mahasiswa UNY Ciptakan Aplikasi G-Waqf, Inovasi Wakaf Hijau untuk Solusi Ekologis Islam
-
Dari Gamifikasi Hingga Live Streaming: Intip Tren Filantropi Digital yang Digandrungi Gen Z
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur