Ma'ruf Amin Respons Menkeu Purbaya soal Mahalnya Bank Syariah

Suara.com - Mantan Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin, menanggapi kritikan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah lebih mahal dibanding perbankan konvensional.

Ma'ruf Amin menilai, tingginya pembiayaan perbankan syariah harus dilihat secara utuh.

"Saya kira kita lihatnya dari sisi mana? Mahal itu kan karena kalau berbagi hasil itu memang kalau untungnya besar tentu yang diterima oleh bank adalah besar, kalau berbagi hasil. Tapi kan resikonya juga besar," kata Ma'ruf saat ditemui wartawan usai di Jakarta Selatan pada Rabu (25/2/2026).

Dia pun menyebut, mahalnya perbankan syariah bisa disebabkan biaya operasionalnya yang lebih besar. Untuk ditegaskannya, perlu untuk diperbaiki.

"Akan kita benahi ke depan, supaya antara ongkos yang karena volumenya misalnya kecil kan ongkosnya jadi besar. Nah, ini yang akan kita coba usahakan supaya tidak memberikan beban yang besar akibat daripada biaya yang keluar dari karena volumenya kegiatannya," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Wakil Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED)-Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Handi Risza, juga turut menanggapi kritikan dari Purbaya.

Dia memberikan penjelasan mengapa biaya perbankan syariah menjadi lebih mahal.

Menurutnya, perbankan syariah masih berada dalam kategori permodalan kecil hingga menengah, yakni pada level KBMI 1—2, dengan hanya BSI yang telah mencapai kelompok KBMI 4.

Sementara, total aset perbankan syariah tercatat mencapai Rp1.028 triliun pada Oktober 2025.

Baca Juga: Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer

"Artinya sebagian besar bank syariah masih dalam kategori permodalan kecil hingga menengah. Modal yang terbatas cenderung menyebabkan biaya operasional per unit produk cenderung lebih tinggi," kata Hendi lewat keterangannya pada Selasa (17/2/2026).

Untuk mengatasinya, Hendi mendorong pemerintah dapat berlaku lebih adil dalam memperlakukan perbankan syariah, salah satunya dengan menempatkan rekening giro instansi pemerintah, khususnya lembaga keagamaan, secara proporsional guna menekan biaya dana (cost of fund).

Selain itu, Hendi mengusulkan pemberian insentif pajak serta penambahan modal bagi bank syariah BUMN, termasuk pembentukan unit baru, agar pendanaan menjadi lebih murah dan kompetitif.