Suara.com - Sesaat setelah rencana penyelenggaraan festival santet di Banyuwangi, Jawa Timur, diumumkan Persatuan Dukun Nusantara Indonesia, segera menyedot perhatian publik. Perkumpulan ini ditanggapi secara beragam.
Belakangan, pemerintah daerah setempat memberikan masukan kepada Perdunu, terutama menyangkut penggunaan istilah santet dalam rencana acara festival, istilah yang dianggap bermuatan negatif.
Ketua Umum Perdunu Gus Abdul Fatah Hasan dalam konferensi pers di Aula PCNU Banyuwangi sebagaimana laporan Suarajatimpost.com, menyatakan, "Siap tidak menggunakan kata santet dalam setiap wacana maupun kegiatan yang akan digelar Perdunu."
Gus Fatah mengerti kata santet mendapat stigma kurang baik dan dianggap meresahkan masyarakat.
"Karena niat Perdunu itu baik, tidak ingin membuat kekacauan ataupun kerusuhan. Sehingga kita memutuskan untuk menggantikan kata santet. Sebenarnya itu juga masih wacana untuk program kedepan, jadi masih belum final," kata Gus Fatah.
Sementara istilah dukun, masih akan tetap digunakan.
"Nanti kita akan dalami dalam bahan kajian-kajian. Ketika nanti sudah kami simpulkan, kami akan mendaftarkan di Kemenkumham kepastian dari nama Perdunu dan kepanjangannya," kata Gus Fatah.
Dewan Pembina Perdunu Gus Hadi Solehudin menambahkan tujuan pembentukan Perdunu untuk hal yang baik. Di dalamnya ada misi dakwah.
Perdunu, kata dia, beranggotakan lintas kalangan, mayoritas memiliki basic pesantren dan mengaji.
Baca Juga: Silang Pendapat Perdunu dan MUI Tentang Arti Santet
Mengenai istilah dukun, Gus Hadi mengatakan, masih mengkajinya baik dari aspek bahasa dan budaya.
"Kami masih belum punya referensi yang cukup untuk memutuskan bagaimana kita tidak menggunakan atau menggunakannya (kata dukun). Ketika nanti kalau sudah memutuskan, secara undang-undang, secara norma dan sebagainya itu bisa diterima, maka akan kami daftarkan di Kemenkumham. Untuk sementara belum," kata dia.
Tidak perlu diributkan
Polemik yang muncul setelah deklarasi Perdunu rupanya menarik perhatian anggota DPR.
Menurut pandangan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasompang ketika diwawancara Parlementaria dalam situs resmi DPR, persatuan tersebut merupakan tabib dengan menggunakan pengobatan secara tradisional serta bertumpu pada doa-doa kepada Allah SWT.
“Saya kira yang dimaksud itu sebetulnya tabib, yang bertumpu pada doa-doa kepada Allah SWT itu merupakan pengobatan selain medis,” kata Marwan.
Berita Terkait
- 
            
              Momen Paling Horor Luna Maya Saat Syuting Suzzanna, Bukan Perkara Lawan Setan!
 - 
            
              Air Doa jadi Modus, ABG di Bandung Dicabuli Dukun Dalih Ritual Sembuhkan Penyakit
 - 
            
              Berapa Gaji Pesulap Merah? Tantang Alumni Lirboyo Buktikan Santet, Siap Kasih Rumah Cash
 - 
            
              Pesulap Merah Tantang Alumni Lirboyo Buktikan Santet Nyata, Janjikan Rumah Cash dan Uang Rp 25 Juta
 - 
            
              Anak Menkeu Purbaya Bongkar Isu Teror Santet di Rumah: Jangan Berpikir dengan Logika Mistik
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!