Suara.com - Partai Nasdem kembali menegaskan sikap politiknya yang enggan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilh sekaligus mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Sikap tersebut selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Adapun sikap politik Nasdem yang menolak revisi UU Pemilu diputuskan dan ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Nasional Khusus (Rakornassus) Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi Partai Nasdem, yang berlangsung mulai 22-24 Februari 2021.
"Partai Nasdem mendukung sikap Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin untuk tidak merevisi UU Pemilu dan berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada serentak pada 2024," kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).
Dia mengatakan sikap politik Partai Nasdem terkait hal tersebut kembali ditegaskan untuk menunjukan bahwa cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
"Selain itu, sikap ini diambil dengan maksud untuk menjaga stabilitas politik di tengah pandemi Covid-19," katanya.
Diketahui, Rakornassus yang diselenggarakan selama tiga hari itu juga melibatkan seluruh fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
"Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh anggota Fraksi NasDem DPR RI dan DPRD Provinsi seluruh Indonesia," ujar Johnny.
Berita Terkait
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Dasco Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Inisiatif DPR, Komisi II Segera Gelar Pembahasan
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Komisi II DPR Tegaskan RUU Pemilu Tetap Jadi Inisiatif Parlemen, Tak Perlu Dialihkan ke Pemerintah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas