Suara.com - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhalang otonomi daerah untuk ikut menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
“Nah ini sekarang Pak Jokowi menjadi presiden tidak bisa melaksanakan itu, karena adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini menuntut kerja sama antara pusat dan daerah,” kata Ferdinand lewat video diskusi daring, Sabtu (27/2/2021).
Menurutnya, janji Jokowi yang mengatakan bisa menyelesaikan banjir di Ibu Kota jika menjadi presiden sulit terealisasi. Ini dikarenakan kurang kerja sama dengan Gubernur Anies Baswedan.
“Teman-teman sebelah teriak, Jokowi mengatakan lebih mudah menyelesaikan banjir kalau jadi presiden, ya memang lebih mudah. Tetapi kerja sama dari Anies sebagai pemerintah daerah lebih dibutuhkan. Terutama contohnya menyelesaikan di hulu tidak mungkin pusat melakukannya sendiri,” ujarnya.
Ia menganggap Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta tidak melakukan apa-apa dalam menyelesaikan persoalan banjir.
“Nah Anies tidak melakukan apa-apa, tetapi bisa mengklaim diri sukses mengatasi banjir, bisa memproklamirkan Cipinang Melayu itu telah berpuluh puluh tahun banjir, tidak lagi banjir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anies sebagai Gubernur Jakarta kata Ferdinand, harus siap menerima kritikan. Salah satunya terkait persoalan banjir di ibu kota yang belum juga mampu ditangani.
“Jadi kalau gubernur dibully permasalahan banjir harus terima. Dibully ketik ada masalah harus terima, karena memang tidak melakukan sesuatu,” tegasnya.
Baca Juga: Soal Banjir Jakarta, PSI Siap Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Anies
Berita Terkait
-
Ade Armando Sebut Anies Gubernur Terburuk dalam Sejarah Pemerintahan DKI
-
PSI Berencana Interpelasi Anies, Taufik Gerindra: Itu Mah Cari Panggung Lah
-
Wakil Ketua DPRD DKI Yakin Interpelasi Anies dari PSI Tak Dapat Dukungan
-
PSI Mau Interpelasi Anies, Riza: Silakan, Asal Jangan Ada Kepentingan Lain
-
Pamer Tiga Penghargaan Dalam Satu Hari, Anies: Alhamdulillah
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja